JAKARTA– Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan uji kompetensi guru justru membuat para pengajar tertekan, meski program ini dinilai positif bagi sistem pendidikan di Tanah Air. 

Ketua Pengurus Besar PersatuanGuruRepublikIndonesia( PB PGRI) Sulistiyomenyatakan,uji kompetensi ini mengesankan pemerintah makin menyulitkan guru untuk memperoleh sertifikasi. Dia pun meminta Kemendikbud untuk tetap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang hanya mensyaratkan portofolio sebagai analisis kemampuan guru.

“Sudah banyak guru yang tertekan karena harus menyertakan portofolio, apalagi ini ditambah dengan uji kompetensi yang sangat melelahkan dan mengikuti pembinaan di PLPG,”kata Sulistiyo di Jakarta kemarin.Diapuntidakmeyakini uji kompetensi yang dilakukan ini akan berdampak bagus,apalagi langsung menjadikan guru yang sudah dilatih di PLPG menjadi profesional.“Apa jaminannya?

Karena itu,pemerintah harus membuat pembinaan yang ringkas,namun efektif.Jangan yang berbelit-belit seperti ini,” tandasnya. Hal senada diungkapkan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UHAMKA Edi Sukardi. Menurut dia, tahun sebelumnya pemerintah mewajibkan para guru dilatih untuk mendapatkan sertifikasi hanya dengan mengirim portofolio.

UHAMKA merupakan salah satu kampus yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi tempat pelatihan para guru atau yang disebut Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Edi mengatakan, uji kompetensi diharapkan menjadi standar pengukuran yang lebih baik.Namun,sebelum dinyatakan mendapat sertifikat, para guru ini hanya menyertakan portofolio yang faktanya kompetensi mereka masih perlu dipertanyakan. Sedangkan di uji kompetensi akan diukur nilai pedagosis, profesional, jiwa sosial, dan kepribadiannya.

“Kecenderungannya, hanya para guru yang rajin yang lulus di kampus kami,”ujarnya. Edi menyatakan, uji kompetensi memang menjadi program pemerintah yang harus diikuti PLPG.Namun,dia tidak menampik bahwa uji kompetensi menjadi harapan untuk menghasilkan kualitas guru yang tidak asal-asalan. “Mereka lulus uji kompetensi dulu baru masuk PLPG,” katanya.

Uji kompetensi juga mempermudah proses seleksi di setiap PLPG.Sebelum ada ujian kompetensi, para guru yang dilatih sangat beragam kemampuannya. Namun, dengan ujian ini, proses penyaringan pun semakin ketat. Meski demikian, Edi menyatakan, proses uji yang semakin panjang ini banyak membuat para guru tertekan. Sebelum ini para guru hanya ditugasi mengajar tanpa ada yang mengawasi dan menilai hasil kinerjanya.

“Mereka tertekan karena sebelum ini enjoy saja, tidak ada yang mengawasi.Sekarang ada yang menemani,merasa dinilai,dan menjadi tertekan selama dibina,” paparnya. Proses pelatihan dilakukan selama sembilan hari. Pemerintah memberikan subsidi Rp125.000 per guru sehingga mereka dapat diasramakan. Selama pembinaan mereka akan dilatih meningkatkan kompetensi keguruannya,konten mata pelajaran, lalu membuat penelitian dalam model pengajaran.

Edi menjelaskan, tahun lalu ada 6.500 guru yang ikut PLPG di UHAMKA. Dari jumlah itu, 130 guru dinyatakan tidak lulus karena kehadiran yang rendah dan masalah administrasi. Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, proses sertifikasi memang memunculkan banyak kecurangan seperti banyak guru yang mengakali ketentuan jam mengajar 24 jam dalam sepekan.

Selain itu, dalam laporan portofolio juga banyak yang mengaku sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tapi masih guru honorer. Karena itu, uji kompetensi disambut positif oleh Komisi X. Reni menyatakan, Komisi X DPR meminta Kemendikbud dan pemerintah kota/kabupaten untuk mengawasi program sertifikasi guru ini.