JAKARTA – Lobi RUU Pemilu dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi,Rabu (4/1) malam,belum memunculkan hasil signifikan. Setgab belum bisa menyepakati beberapa poin krusial seperti angka parliamentary threshold (PT), sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan konversi suara menjadi kursi. 

“Baru poin alokasi kursi per dapil yang sudah disepakati. Itu juga minus Golkar.Kecuali Golkar, semua sepakat alokasi kursi tetap 3–10 seperti UU yang lama,” kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi di Gedung DPR Jakarta kemarin. Arwani mengungkapkan, rapat yang dipimpin Sekretaris Setgab Koalisi Syarif Hasan itu menyepakati bahwa alokasi kursi per dapil tetap seperti aturan lama 3–10.

Sementara untuk angka PT, kata dia, belum disepakati karena Partai Golkar dan Partai Demokrat belum mau turun dari angka yang diusulkan,yakni 4% usulan Demokrat dan 5% usulan Golkar. Adapun mengenai sistem pemilu, kata dia, meski belum ada kesepakatan,Golkar mulai bergeser dengan mengusulkan sistem campuran antara proporsional terbuka dan tertutup. Sementara yang lain masih tetap.

“Tapi pada pertemuan semalam, koalisi sudah mempertegas komitmen untuk menyelesaikannya pada bulan Maret. Sebab, hal itu untuk memberikan waktu yang luas bagi KPU dalam menjalankan tahapan pemilu,terutama verifikasi parpol menjadi peserta pemilu, dan pendataan pemilih bisa dimaksimalkan,” ungkap Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu itu. Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengaku bahwa PAN mati-matian menjaga eksistensi partai koalisi.

Namun, tidak ada upaya dari pimpinan Setgab untuk menjaga agar partai koalisi tetap solid. Dia menyarankan perlunya penegasan kembali komitmen partai koalisi dibarengi dengan konsekuensinya. “Itulah sebabnya,PAN meminta Presiden SBY mengundang partai koalisi untuk duduk bersama karena terjadi disharmoni dalam tubuh Setgab,”tandas Taufik. Sekretaris Fraksi PAN DPR menambahkan,titik temu yang dihasilkan dalam rapat Setgab belum signifikan.

Padahal,Setgab sudah melakukan tiga pertemuan untuk membahas khusus RUU Pemilu. “Harus ada keputusan politik para pimpinan parpol di Setgab karena pada umumnya masih ada perbedaan yang kuat,”katanya. Mengenai kengototan Demokrat dan Golkar atas usulan angka PT,Teguh menilai hal itu sebagai kalkulasi politik.Secara psikologis, angka PT yang tinggi akan menggiring psikologi publik bahwa hanya partai besar yang seharusnya dipilih karena pasti lolos.

“Mungkin mereka berhitung PT besar menjamin kemenangan mereka. Padahal sekarang rakyat sudah makin pintar sehingga seharusnya yang menjadi hakim adalah pilihan rakyat/pemilu. Bukan desain peraturan politiknya,”ujarnya. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, keputusan rapat tim Paket RUU Politik bersama Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tetap mempertahankan angka PT 5%.