Setelah itu, baru diterapkan formasi berdasarkan kebutuhan akan jabatan, orang-orang, dan standar kompetensinya,” tegas Azwar di Jakarta kemarin. Azwar menyatakan, hingga awal Desember 2011, Kemenpan dan RB telah melatih 800 analis jabatan di empat kota.Tahun ini, ujarnya, 4.200 analisis jabatan tersebut akan terpenuhi. Mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam tersebut berharap penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) bisa dibuka kembali tahun ini,setelah pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan PNS.

”Kita berharap 2012 akan terima lagi (PNS) setelah instansi punya analisis jabatan,” tegasnya. Berbeda dengan penerimaan PNS tahun-tahun sebelumnya, Azwar memastikan sistem penerimaan PNS tahun ini lebih terbuka. Dengan demikian, setiap kementerian atau lembaga (K/L) akan mendapatkan calon pegawainya sesuai kompetensi yang dibutuhkan, bukan karena faktor lain.

”Seleksi (calon PNS) salah satunya akan menggunakan konsorsium perguruan tinggi (PT) supaya bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya. Sebagai catatan, persoalan birokrasi menjadi sorotan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2011 di Istana Bogor.Menurut Presiden, persoalan birokrasi merupakan penghambat utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Karena itu, Presiden meminta agar dilakukan perubahan secara fundamental untuk menyelesaikan persoalan rumitnya birokrasi tersebut. Selain birokrasi, korupsi dan infrastruktur juga menjadi sorotan karena dinilai menjadi penghambat pembangunan. ”Kalau dulu yang menjadi hambatan adalah situasi keamanan, tapi sekarang ternyata birokrasi yang dianggap menjadi penghalang.

Birokrasi ini di pusat juga di daerah.Saya ingin dalam retreat ini, kita bukan hanya bertekad dan berkomitmen tapi betul-betul mengubah segalanya secara fundamental,” tegas Presiden SBY saat membuka retreatatau rapat kerja pemerintah tahunan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (23/12). Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno menyatakan, pihaknya bersama Kemenpan dan RB sudah melakukan lokakarya untuk membahas analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

Lokakarya ini dilakukan mengingat masing- masing instansi pemerintah diwajibkan merumuskan jumlah pegawai yang tepat, tugas dilaksanakan dengan baik dan optimal, tetapi tetap dalam batas kemampuan anggaran serta melihat kembali ke Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dia mengatakan, hasil lokakarya itu adalah untuk mempercepat masing-masing instansi daerah melakukan perhitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat dan melakukan penataan organisasi dan penataan PNS secara menyeluruh. ”Sehingga berbagai permasalahan teknis yang dihadapi oleh masing-masing instansi, dalam hal ini instansi daerah,

dalam proses penghitungan jumlah PNS dan penyusunan proyeksi kebutuhan PNS selama lima tahun ke depan dapat dieliminiasi dan target waktu yang telah ditetapkan dapat terealisasi,”tegasnya. Sementara itu,Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja berpendapat perlu ada penyelarasan jumlah jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu dalam masa moratorium PNS saat ini.

Menurut dia, jabatan fungsional yang ada juga harus selaras dengan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antarinstansi. Politikus PAN ini menyatakan memang sudah sewajarnya jika Kemenpan dan RB serta BKN memfasilitas adanya bimbingan teknis analisis jabatan, agar dapat menghitung kebutuhan jumlah pegawai dan berefek pada penyempurnaan sistem rekrutmen CPNS pada 2012. ”Harus ada reward and punishment dalam belanja pegawai PNS, sehingga lebih proporsional di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.