Pemerintah saat ini juga tengah melakukan sosialisasi rencana pembatasan BBM bersubsidi. “Ini tahap awal 250.000 kendaraan sampai akhir tahun. Untuk sosialisasi seminggu ini,” ungkap Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo ketika ditemui seusai acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta,kemarin. Pemilik kendaraan roda empat pelat hitam bisa beralih ke pertamax atau gassepertiLGV.

Widjajonomenjamin ketersediaan pertamax akanmencukupi,sedangkanuntuk pasokan gas, dirinya meyakini bahwa migrasi ke LGV adalah hal yang mudah. “Pertamax kan bahannya minyak. Kalau mengubah ke gas, yang paling gampang ya LGV. Converter kit untuk kendaraan umum akan disediakan Ditjen Migas, tapi kan enggak bisa cepat.Pasokan gas enggak masalah,”tambahnya.

Menurutnya,untuk menjaga pasokan gas adalah kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang akan menyediakan sebagian produksinya untuk transportasi.“Pemerintah utamakan gas untuk transportasi,” pungkasnya. Widjajono juga memita masyarakat bisa memahami langkah pemerintah ini.Menurutnya, masyarakat harus sadar bahwa Indonesia bukan negara kaya minyak dan setiap tahun selalu harus impor minyak karena kebutuhan energi yang besar.

Jika masyarakat pemilik kendaraan mau beralih dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi, anggaran negara sebesar Rp200 triliun yang selama ini habis dialokasikan untuk subsidi bisa diarahkan ke belanja yang lebih produktif. “Orang tidak harus cemas ketika diminta pindah ke pertamax. Adaopsilain,yaitumenggunakan transportasi umum, selama itu masih ada dan baik,” tegasWidjajono.

Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menjelaskan, pendapatan negara dari minyak dan gas saat ini sekitar Rp340 triliun. Sangat tidak produktif ketika yang dipakai untuk subsidi di atas Rp250 triliun. Salah satu kebijakan ketahanan energi nasional tahun ini,alokasi anggaran subsidi dialihkan pada belanja yang lebih produktif. Salah satu langkahnya dengan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Dia memastikan komitmen pemerintah untuk menjalankan rencana ini. “Bulan April konversi sudah pasti jalan.Kalau kita bisa lakukan di Jakarta saja, penghematan sudah besar sekali,”tandasnya. Adapun anggota Komisi VII DPR RI Mardani Ali Sera di tempat yang sama berpendapat pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada dasarnya lebih diarahkan pada penyesuaian menuju harga keekonomian, bukan melarang konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pelat hitam.

“Pembatasan bukan merupakan formula utama. Kami berpikir, naikkan saja Rp500–1.000, itu jauh lebih baik,” katanya. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar Rp1.000, anggaran negara akan dihemat sebesar Rp38 triliun. DPR bersama pemerintah telah sepakat memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai 1 April dan kesepakatan ini telah diamanatkan dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.

Namun, kata dia, wacana teknis penerapan pembatasan BBM bersubsidi belum disampaikan resmi oleh pemerintah kepada DPR. Wakil Direktur Reform Miner Institute Komaidi Notonegoro juga mengungkapkan hal yang sama.Menurutnya, implementasi pembatasan BBM bersubsidi dengan mengarahkan pemilikmobilpelathitammenggunakan bahan bakar gas (BBG) tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Pembatasan itu perlu menyiapkan BBG-nya. dan infrastrukturnya.

Untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) ini membutuhkan investasi yang besar dan tidak mudah membangun seperti yang dibayangkan,” ucap Komaidi. Waktu 3 bulan yang dimiliki untuk mempersiapkan sarana dan prasarana dinilai sangat sempit. Saat ini, di Indonesia terdapat 16 SPBG.Dari jumlah tersebut, hanya 8 SPBG yang masuk kategori aktif, itu pun hanya ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Menurutnya, meskipun saat ini pemerintah telah tersandera untuk tidak menaikkan harga BBM, opsi tersebut pada dasarnya masih terbuka melalui mekanisme APBN Perubahan 2012 jika DPR menghendaki kebijakan tersebut diambil. Anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi rawan penyimpangan.

Selisih harga atau disparitas yang tinggi antara BBM subsidi dan nonsubsidi membuka celah terjadinya penyelewengan. Pasokan BBM bersubsidi jenis premium pun diperkirakan akan langka menyusul pemberlakuan kebijakan ini. “Sebelum ada pembatasan itu kan masyarakat sudah kesulitan mendapatkan BBM,” ucap Tulus. Pemerintah harus bersiap menghadapi gejolak yang timbul di masyarakat. Sebab, kebijakan publik yang kontroversial menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. “Tergantung bagaimana pemerintah menangani itu,”tambahnya.