PORT MORESBY – Hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini memanas. Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neil kemarin mengancam mengusir Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andreas Sitepu. 

Ancaman pengusiran dipicu insiden didekatinya pesawat yang membawa Deputi PM Papua Nugini oleh dua pesawat militer Indonesia. Parlemen Papua Nugini mendukung rencana pengusiran tersebut, terlebih sebelumnya beredar tuduhan bahwa Indonesia bermaksud memata-matai Pemerintah Papua Nugini. “Saya menuntut penjelasan.

Bila kami tidak mendapatkan penjelasandalamwaktu48jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur,” ungkap Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah seperti dikutip Radio Australia kemarin.“ Saya sudah berbicara dengan Duta Besar (RI) dan bila memang pada akhirnya kami harus mengusirnya dari negara ini dan menarik dubes kami di Jakarta,maka hal tersebut akan kami lakukan,”ancam dia.

Menyikapi ketegangan kedua negara,Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam siaran persnya menyebutkan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah berbincang dengan Dubes Papua Nugini untuk Indonesia, Peter Ilau,untuk menjelaskan perihal masalah teknis dalam flight clearance pesawat dimaksud.

Langkah-langkah yang dilakukan Indonesia,dalam hal ini tindakan TNI Angkatan Udara untuk melakukan intersepsi terhadap pesawat yang ditumpangi Deputi PM Belden Namah, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain pada umumnya.

”Tindakan yang diambil Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) adalah melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai dengan prosedur standar,”kata Kemlu. Identifikasi dilakukan karena terdapat perbedaan data antara flight clearance yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.

Intersepsi yang dilakukan pesawat TNI AU dipastikan tidak pernah membahayakan pesawat Papua Nugini. Atas penjelasan Menlu,Dubes Papua Nugini menyampaikan apresiasinya dan akan meneruskan pesan tersebut kepada Pemerintah Papua Nugini.