Negara-negara Barat secara hati-hati memperbarui hubungan dengan pemerintahan sipil Myanmar yang berkuasa sejak Maret lalu. Hague, yang berada di negara itu selama dua hari, telah mengutarakan empat syarat untuk meredakan sanksi. Keempat syarat itu antara lainpembebasanratusantahanan politik,mengakhiri pelecehan hak asasi manusia oleh militer, berusaha menyelesaikan konflik etnis,dan menggelar pemilu yang bebas dan adil.

”Seluruh tahanan politik harus dibebaskan dan harus ada usaha untuk mengakhiri konflik etnis di negara ini.Dan, jelasnya, kami ingin melihat pemilu sela yang bebas dan adil,” ujar Suu Kyi, setelah bertemu Hague di Yangon kemarin,dikutip Reuters. Di sisi lain,Hague menyatakan pemerintah Myanmar harus melakukan lebih banyak agar terangkat dari sanksi.

”Saya harap kita berada di sebuah panggung saat kita bisa mengatakan bahwa impian yang sudah lama terpendam sekarang punya peluang untuk diwujudkan, tapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kegelapan panjang yang dialami rakyat negara ini mungkin akan berakhir,” papar Hague, menlu pertama Inggris yang mengunjungi Myanmar sejak 1955.

Setelah kunjungan ke Myanmar,Hague memuji langkah menjanjikan yang dilakukan pemerintah negara itu. ”Mustahil menyebut sebuah negara itu bebas dan demokratis kalau masih ada orang-orang yang dipenjara karena keyakinan politiknya,” ujar Hague,dikutip AFP. Hague juga menyeru agar pemilu sela yang digelar April berlangsung bebas dan adil serta perbaikan akses kemanusiaan ke area konflik etnis.

”Penting sekali kalau kita tidak merilekskan tekanan secara dini,”papar dia. Partai Suu Kyi,Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), telah dinyatakan sebagai partai politik secara resmi oleh pemerintah. Ini membuka peluang bagi partai yang memboikot pemilu 2010 itu untuk ikut serta pemilu sela,yang memperebutkan 48 kursi di parlemen.