YANGON— Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi kemarin menyatakan keyakinannya bahwa negara yang dulunya bernama Burma itu akan menggelar pemilu demokratik. 

Keyakinan itu diungkapkan Suu Kyi dalam wawancara eksklusifnya dengan BBC.Tapi, dia mengakutidaktahukapanpemilu itu bakal digelar atau apakah dia akan ikut mencalonkan diri. Ditanya mengenai bantahan pemerintah mengenai tahanan politik (tapol), Suu Kyi menjawab, pemerintah boleh mengatakan apa yang mereka mau, tapi tapol harus tetap dibebaskan.

Myanmar menggelar pemilu pertama dalam 20 tahun pada 2010. Pemilu itu sekaligus mengakhiri pemerintahan militer untuk membuka jalan bagi pemerintahan nominal sipil. Suu Kyi menuturkan, dirinya mendambakan digelarnya pemilu demokratik sepenuhnya dalam masa hidupnya,tapi dia tidak tahu sepanjang apa usianya atau apakah dia akan menjalani masa hidup yang normal.

Bulan lalu secara resmi Suu Kyi mendaftarkan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sebagai partai politik, setelah memboikot Pemilu 2010 karena undang-undang pemilu melarang wanita berusia 66 tahun itu untuk ikut serta. Kemarin otoritas setempat telah menyetujui pendaftaran NLD itu secara resmi. Dengan begitu,partai itu akan bisa mengikuti pemilu sela yang bakal digelar dalam waktu dekat.

“Partai kami diizinkan berdiri sebagai partai politik,” ujar juru bicara NLD Nyan Win, kepada AFP. “Sekarang kita punya peluang secara resmi untuk berpartisipasi dalam proses demokratik.” Menurut Nyan Win, putusan itu efektif mulai kemarin. Dia memaparkan, NLD akan mulai menerima pendaftaran orang-orang yang ingin bergabung dengan partai itu Senin (9/1) mendatang.

Menurut pengumuman Serikat Komisi Pemilu, mereka yang ingin ikut serta dalam pemilu sela harus mendaftar antara 16–31 Januari.Total ada 48 kursi yang tersedia yaitu 40 di majelis rendah,enam di majelis tinggi, dan dua di majelis regional. Suu Kyi telah berikrar untuk ikut serta dalam pemilu sela itu.

Hubungan dia dengan pemerintahan saat ini memperlihatkan perbaikan signifikan, dengan digelarnya dialog antara dia dan beberapa mantan jenderal, termasuk Presiden Thein Sein, mantan jenderal top yang mundur untuk mengikuti pemilu sebagai warga sipil. “Saya percaya pada presiden, tapi saya belum bisa mempercayai pemerintah untuk alasan sederhana karena saya belum mengenal semua anggota pemerintahan,”ujar Suu Kyi dalam wawancaranya dengan BBC kemarin.

“Yang terpenting mengenai presiden adalah dia seorang pria yang jujur.Dia seorang pria yang mampu melakoni risiko kalau dia rasa itu penting.” Wawancara Suu Kyi dengan BBC ini dilakukan menjelang pertemuan antara ikon demokrasi Myanmar itu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris William Hague yang kemarin memulai kunjungan selama dua hari di negara itu. Kunjungan ini adalah yang kali pertama dilakukan seorang Menlu Inggris dalam 50 tahun sejak 1955.

Pertemuan antara Suu Kyi dan Hague akan digelar hari ini. Dalam kunjungannya kemarin, Hague telah menggelar pertemuan dengan beberapa petinggi Myanmar, termasuk Presiden Thein Sein dan Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwi in Naypyitaw. “Saya mengunjungi negara ini untuk mendorong Pemerintah Burma agar terus melanjutkan langkah mereka menuju reformasi, serta menentukan hal-hal yang bisa kami lakukan untuk mendukung proses ini,” ujar Hague sebelum tiba di Myanmar,dalam siaran pers yang diterima SINDO kemarin.

Usai menggelar pertemuan- pertemuan itu, Hague menyambut janji Myanmar untuk meneruskan reformasi dan membebaskan lebih banyak tapol. Menurut Hague, kemajuan semacam itu akan membawa negara yang miskin itu mendapatkan hubungan ekonomi dan politik dengan Barat. “Saya harap kita bisa memperkuat niat level tertinggi pemerintahan komunitas internasional, seperti Inggris,Uni Eropa, untuk benar-benar merangkul negara ini,” papar Hague setelah bertemu Thein Sein, dikutip Reuters.

Hague memaparkan,semua itu akan terjadi tergantung pada momentum perubahan yang dipertahankan. Inggris adalah donor bantuan terbesar untuk Myanmar, dan Hague kemarin mengumumkan bantuan tambahan setelah bertemu presiden. “Microfinance ini akan membantu orang-orang yang sangat-sangat miskin dan bantuan kemanusiaan tambahan bagi orang-orang yang terpaksa lari akibat pertempuran,”ujar dia.

“Tentu saja,kami berharap mampu melakukan yang lebih banyak di masa depan di bidang kerja sama ekonomi dan politik, perkembangan kemanusiaan, tapi semua itu tergantung pada kemajuan politik, reformasi yang terus dilakukan.” Sementara, setelah pertemuan dengan Wunna Maung Lwi,Hague memaparkan,Menlu Myanmar itu menegaskan komitmen negaranya untuk membebaskan lebih banyak tapol.

“Dia mengatakan, perubahan itu tidak dapat diubah dan saya menyambut cara pikir itu,” ujar Hague, dikutip BBC. “Saya menekankan, dunia bakal menilai pemerintah berdasarkan tindakannya.