Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan, DIPA kementeriannya pada tahun 2012, dari total Rp62,5 triliun, masih terblokir Rp4,44 triliun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Djoko mengatakan, belum cairnya DIPA dalam APBN tersebut disebabkan beberapa hal seperti belum efektifnya masa pinjaman, perizinan multiyears contract, masalah pembebasan tanah, dan penetapan desa sasaran.

Menyikapi hal itu,Kementerian PU berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dana dari Kemenkeu bisa segera cair. ”Saat ini upaya pencairan proyekproyek tersebut harus dilakukan oleh semua Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) dengan melakukan usaha pemenuhan persyaratan yang diminta Kemenkeu,” kata Djoko seusai menghadiri pembukaan rapat koordinasi Kementerian PU di Jakarta,kemarin.

Menurut dia, anggaran terblokir itu meliputi dana Rp3,2 triliun dari rupiah murni dan Rp1,2 triliun dari pinjaman hibah luar negeri.Anggaran terblokir terbesar berada di program penyelenggaraan jalan untuk 17 proyek senilai Rp1,604 triliun. Proyek-proyek penyelenggaraan jalan yang terkendala oleh pinjaman yang belum efektif salah satunya adalah pembangunan ruas tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) tahap I senilai Rp424,9 miliar.

Selain itu,pembangunan ruas tol Medan-Kualanamu senilai Rp226,5 miliar, pembangunan Jembatan Tayan senilai Rp114,4 miliar, proyek Jembatan Merah Putih senilai Rp165 miliar, pelebaran jalan Betung-Sekayu senilai Rp50 miliar, dan peningkatan struktur jalan Batu Ampar-Sp.3 Muara Wahau Rp41,2 miliar.

Sementara, anggaran yang diblokir pada program pengelolaan sumber daya air senilai Rp555,9 miliar antara lain untuk proyek pembangunan Bendungan Pandanduri, Lombok Timur, senilai Rp196,8 miliar dan pembangunan Waduk Jatigede senilai Rp173,1 miliar yang terkendala masalah lahan.

Ada juga proyek pengadaan tanah untuk Arboretum Bengawan Solo di Kali Samin tahap I, Kabupaten Karanganyar, senilai Rp50,2 miliar yang masih terkendala masalah tanah dan data dukung. Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan sekitar 50% anggaran infrastruktur pada 2012 untuk pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Peningkatan alokasi dilakukan untuk mendorong perluasan investasi yang selama ini terfokus di Pulau Jawa.

Djoko mengatakan, kementeriannya mengalokasikan sekitar Rp20 triliun dari total anggaran PU sebesar Rp62,5 triliun untuk pembangunan di Sulawesi,Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku,dan Papua. “Tahun ini perhatian kita ke timur sangat besar.Kemarin kami baru membahas dengan Presiden supaya kegiatan pembangunan di timur, seperti Papua dan Maluku, digenjot agar lebih signifikan.

Itu jadi policy kita yang akan diturunkan dalam pengalokasian anggaran,” ujarnya.Dia menilai,peningkatan anggaran infrastruktur untuk daerah tersebut dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur. Terlebih, kendala pembangunan di wilayah timur tidak sesulit di Jawa lantaran keterbatasan lahan.

Peningkatan alokasi dana untuk pembangunan di daerah-daerah tersebut difokuskan untuk infrastruktur pendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik. Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU Hediyanto W Husaini mengatakan, pihaknya mengalokasikan sekitar 43% anggaran wilayah Indonesia bagian timur untuk Sulawesi, Kalimantan, NusaTenggara Barat dan Timur, Maluku serta Maluku Utara.

Sementara sisanya,sebesar 7% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.Adapun, proyek-proyek di lingkungan Kementerian PU yang akan digarap tahun ini meliputi pembangunan aksesakses menuju dermaga. Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,079 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua pada 2012, Rp1,597 triliun untuk Papua Barat, sementara sisanya untuk Sulawesi, Kalimantan, NTB dan NTT, Maluku, serta Maluku Utara.

“Sebagian besar proyek pembangunan akses menuju dermaga. Selama ini ada beberapa dermaga yang tidak berfungsi karena tidak ada akses,”jelasnya. Selain itu,anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan akses menuju kawasan-kawasan pertanian baru di Papua, akses jalan menuju industri nikel di Halmahera, serta akses menuju sentra udang dan perikanan di Ambon.