KPK dinilai lamban bergerak menuntaskan kasus ini dan terlalu larut dalam drama yang dimainkan tersangka kasus ini, Muhammad Nazaruddin. Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir mengatakan, pada dasarnya tindak pidana yang melibatkan uang mudah ditelusuri. Caranya penyidik menelusuri aliran yang dalam kasus tersebut, dari mana sumbernya,cara pengambilan, penyimpanan hingga distribusi uang dalam skandal tersebut.

“Dari sisi teori mudah. Entah mengapa kasus ini menjadi sangat lamban perkembangannya,” ujarnya saat dihubungi kemarin. Menurut Muzakir,penyidik KPK harusnya tidak terpengaruh dengan politik seputar kasus tersebut. Karena itu, lazimnya lembaga penyidik, KPK harus menindaklanjuti semua informasi yang diperoleh, termasuk ungkapan dari Nazaruddin, terdakwa kasus ini.

KPK,lanjut dia,seharusnya memandang bahwa Nazaruddin adalah orang yang menjadi terdakwa dalam sebuah skandal yang diduga kuat melibatkan pihak lain,“Penyidik harus segera menindaklanjuti informasi Nazaruddin,”pintanya. Dalam prinsip hukum pidana, penyidik seharusnya hanya berorientasi pada peran masing- masing pelaku.Dengan begitu, penyidik tidak tersandera oleh jabatan pelaku, seperti ketua partai,ketua badan anggaran, atau jabatan lain.

Penyidik hanya memperhatikan status masing-masing pelaku dalam proses hukum, seperti saksi, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. “Jangan berpikir politik, dibongkar saja, jangan ditunda.Penyidik harus bertindak cepat. Jika tidak, informasi yang diungkapkan Nazaruddin bisa hilang. Kasus ini sudah sekian lama, tapi tidak ada gebrakan,”ujarnya.

Sementara itu, pakar pidana dari Universitas Katolik Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan bahwa KPK seharusnya memeriksa kembali Nazaruddin untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Dia menilai saat ini Nazaruddin seperti mengendalikan opini dengan mengungkapkan sedikit demi sedikit informasi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam skandal wisma atlet. “Ini kesannya KPK lambat,padahal informasi yang diperoleh banyak sekali,”ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin kembali bernyanyi soal dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang menjeratnya. Kali ini Ketua Banggar DPR yang disentil.Nazaruddin mengungkapkan bahwa sosok yang disebut sebagai “ketua besar” yang terlibat dalam kasus korupsi itu merujuk kepada pimpinan Banggar DPR.

“Iya benar, ketua besar itu (Ketua Banggar),”kata Nazaruddin. Istilah “ketua besar”muncul dalam transkrip pembicaraan melalui BlackBerry Messenger (BBM) antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh. Nazaruddin menjelaskan,“ketua besar”ini memiliki hubungan langsung dengan mantan bendaharanya, Yulianis.

KPK dituntut harus menelusuri dugaan keterlibatan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang. Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Yesmil Anwar mengatakan, KPK dan Pengadilan Tipikor bisa menelusuri keterlibatan Ketua Banggar DPR dari pernyataan terdakwa Muhammad Nazaruddin.

“Terlebih sudah ada bukti yang menguatkan,yakni ya itu percakapan di BBM,” ujar Yesmil. Dia menuturkan, majelis hakim atau jaksa dari KPK berhak meminta dihadirkan saksidi pengadilan untuk memperkuat dakwaan,sepanjang si saksi ada keterkaitan dengan perkara tersebut.“Secara logika,karena Nazaruddin anggota Banggar, saya pikirkemungkinanbesar ya memangadaketerlibatanketuanya,” lanjut Yesmil.

Dalam sebuah pesan BBM antara Angelina Sondakh dan Rosalina, Angelina memang menyebutkan bahwa ketua besar meminta apel malang. “Apel malang”yang dimaksud, belakangan diketahui merupakan uang pecahan rupiah. Sekadar diketahui, ada empat pimpinan Banggar DPR.Ketua Banggar DPR adalah Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Partai Golkar,sedangkan wakil ketuanya adalah Tamsil Linrung dari PKS, Olly Dondokambey dari PDIP,dan Mirwan Amir dari Partai Demokrat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan akan menindaklanjuti pernyataan terdakwa kasus suap Wisma Atlet Nazaruddin yang menyebut Ketua Banggar DPR adalah “ketua besar” dalam kasus suap yang menjeratnya.”Sekecil apa pun informasi pada proses persidangan akan kami tindak lanjuti,” kata Johan saat ditemui di Gedung KPK kemarin. Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng membantah tudingan M Nazaruddin yang dialamatkan kepadanya.

Melchias mengaku ditugaskan dan dilantik sebagai Ketua Banggar DPR sejak 19 Juli 2011, sehingga dalam kasus ini secara pribadi tidak terlibat. ”Karena anggaran untuk pembangunan wisma atlet dibahas pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010. Saat itu saya belum menjadi bagian dari Banggar DPR, baik sebagai anggota maupun ketua.Bahwa sesuai dengan siklus pembahasan APBN,selaku Ketua Banggar DPR,

saya mulai bertugas sebagai Ketua Badan Anggaran DPR sejak Juli 2010 dengan memulai Agenda Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya hingga saat ini,” katanya kepada SINDO. Terhadap kasus itu agar jelas siapa yang terlibat,Mekeng meminta Nazaruddin ataupun para pihak yang memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor agar menyebutkan secara jelas nama-nama dari para oknum yang terlibat, termasuk siapa “ketua besar” yang dimaksud agar tidak menimbulkan fitnah bagi pihak lain.