JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk pengadaan sistem absen elektronik atau finger print. Dana itu untuk 16 unit peralatan yang akan dipasang di ruang rapat paripurna DPR.

“Waktu itu, kita sesuai vendor Rp4 miliar, tetapi sekarang ada lagi yang lebih murah, yaitu Rp3,7 miliar.Kita perbandingkan lagi,” kata Kepala Biro Pemeliharaan, Bangunan, dan Instalasi (Harbangin) Setjen DPR Sumirat di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Dia menjelaskan, sistem finger print yang dibangun terkoordinasi dengan server. “Jadi nanti sudah dengan sistem visitor, itu lengkap ada CCTV dan lainnya, softwarenya ternyata mahal,” ujarnya.

Sumirat mengungkapkan, keputusan alokasi itu sudah disepakati tiap fraksi di DPR dan sudah tidak dipermasalahkan. Selanjutnya, kata dia, proses tender akan dimulai per 16 Januari 2012.Tender akan dilakukan terbuka dan transparan agar tidak ada kecurigaan publik. Selain proyek pengadaan finger print, Setjen DPR juga saat ini sedang dalam penyelesaian proyek renovasi toilet di Nusantara I dan parkiran motor sebesar Rp5 miliar.

Untuk renovasi toilet alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar untuk sekitar 220 toilet dan proyek renovasi parkiran motor dua lantai sebesar Rp3 miliar. “Untuk yang parkir itu sudah dilelang dan sudah mulai jalan.Anggarannya Rp3 miliar. Kontraktornya PT Baitul Rahmat Jaya, dibuat dua lantai. Kan sekarang muatnya untuk 800 motor, sedangkan sehari- hari ada 2.000 motor.

Rencana proyek jalan bulan Januari ini akan segera tuntas,” jelasnya. Adapun anggaran renovasi untuk 220 toilet sebesar Rp2 miliar itu sudah berdasarkan survei dan sesuai dengan tingkat kerusakan. “Karena kondisi toilet itu sangat memprihatinkan dari segi keselamatan, segi kesehatan, segi kenyamanan, dan segi kemudahan,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura yang juga anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Saleh Husin mengatakan, fraksi-fraksi di DPR memang sudah setuju dengan pengadaan absensi elektronik itu. “Itu hanya untuk memudahkan absensi saja dan agar terdokumentasi,” kata Salih.