Setelah itu saya masih harus menumpang kapal motor pada malam hari selama delapan jam perjalanan laut dari Ternate menuju Pulau Bacan untuk singgah di Desa Babang. Kemudian lanjut dengan perahu tempel hampir dua jam perjalanan menyusuri laut nan perawan ke desa nelayan Songa. Dari Songa saya menempuh jalan darat sekitar setengah jam ke Wayaua.

Menempuh perjalanan heroik ini saya serasa menjadi Dr Indiana Jones. Saya ada di Wayaua dalam rangka reuni keluarga besar istri yang nenek moyangnya berasal dari desa ini.Pengalaman malam tahun baru yang luar biasa walaupun desa gelap gulita karena lampu PLN mati. Di Jakarta listrik PLN mati satu jam saja pengusaha berteriak lantaran miliaran rupiah melayang. Di desa ini listrik mati tiga hari nonstop tak satu pun warga mengeluh karena sudah menjadi rutinitas.

Bersama warga desa kami keluarga besar merayakan pergantian tahun dengan hikmat, penuh kesederhanaan, kepolosan, dan kekeluargaan yang luar biasa. Blessing in disguise, layanan BlackBerryraib sejak dari Ternate dan layanan ponsel mati suri di desa terpencil ini sehingga otak fresh terbebas dari hiruk-pikuk urusan Jakarta. Keindahan laut dan panorama alam Pulau Bacan luar biasa eksotik.

Tetapi, karena saya orang marketingbukanituyangmenarik perhatian saya. Selama hampir dua minggu di desa ini saya memanfaatkan waktu sebaik mungkin menjadi etnografer amatiran, menyatu dengan masyarakat desa, dan menyelami kehidupan sosial-ekonomi mereka. Dengan keasyikan luar biasa saya ikuti bagaimana mereka mengelola kebun kelapa (untuk dijadikan kopra) dan menangkap ikan di laut sebagai sumber pencaharian subsisten mereka.

Saya ikuti bagaimana mereka bertransaksi ekonomi (di desa ini belum ada pasar sehingga seringkali barter kebutuhan sehari-hari masih menjadi pilihan). Saya potret ruang tamu, isi dapur, atau kamar tidur mereka untuk mendapatkan insight mengenai pola hidup dan perilaku konsumsi mereka.

Pertanyaan eksistensial pun kemudian menggelitik otak saya: “bagaimana seharusnya marketer memainkan peran strategisnya di tengah konsumen yang masih underdeveloped semacam ini? Saya berpikir keras dan akhirnya menemukan tiga formula berikut ini. Formula ini menjadi guiding principles dari (meminjam Prof Prahalad) apa yang saya sebut “marketing at the bottom of the pyramid(BoP)”.

Mission Is about Transforming 

Sejak awal saya tidak setuju dengan anggapan kebanyakan orang bahwa marketing adalah bentuk eksploitasi terhadap konsumen. Saya tidak setuju dengan anggapan bahwa marketingmenempatkan konsumen sebagai target dan objek penderita yang siap diperas madunya dan setelah itu dienyahkan.

Marketing haruslah menampakkan wajah humanisnya dengan menjadi sahabat,mitra, dan problem solver bagi persoalan- persoalan aktual yang dihadapi konsumen. Apa persoalan aktual yang dihadapi konsumen BoP seperti masyarakat Desa Wayaua? Persoalan utamanya adalah mentransformasi diri menjadi masyarakat yang makin baik, makin maju, makin pintar,makin makmur,dan makin berdaya.

Jika marketer mampu menjadi partner dan enabler bagi konsumen BoP dalam mentransformasi diri, brand yang ia bangun akan menjadi sangat powerful dan begitu dicintai konsumennya. Karena itu, saya mengatakan, misi terbesar seorang merketer yang menggarap konsumen BoP adalah: transforming their life not exploiting their market.

Strategy Is about Empowering 

Mengembangkan pasar BoP tidak bisa dilihat hanya dari sisi demand (mereka sebagai konsumen), tetapi juga harus dari sisi supply (mereka sebagai microentrepreneur di desa). Dengan pendekatan holistik semacam ini mereka tak diposisikan sebagai “korban”, tetapi pemain aktif yang mampu meng-empower dan mengentaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Begitu mereka berdaya dan mampu mengentaskan diri, taraf kehidupannya meningkat dan potensi pasarnya juga akan membesar. Karena itu, strategi yang dibangun untuk mengembangkan pasar BoP harus inheren melibatkan proses pemberdayaan untuk menciptakan micro-entrepreneur sebanyak mungkin di desa.

Dalam kasus masyarakat Wayaua di atas, strategi pemberdayaan ini bisa dalam bentuk pengembangan entrepreneurship masyarakat untuk meningkatkan produktivitas hasil kopra atau untuk mengolah hasil tangkapan ikan agar memiliki nilai jual (value-added) lebih tinggi. Karena itu, saya mengatakan, strategi jitu untuk membangun konsumen BoP adalah: empowering their economy not just commercialization.

Tactic Is about Educating 

Untuk mewujudkan misi “transforming” dan strategi “empowering” di atas, di tingkat taktik dan program kata kuncinya adalah ‘edukasi’. Mereka adalah konsumen yang masih belum berkembang (underdevelop) sehingga edukasi harus mewarnai setiap program yang dijalankan ke konsumen BoP. Edukasi tak hanya sebatas mengenai produk dan layanan yang kita tawarkan,tetapi juga harus customer- centric menyangkut segala aspek permasalahan sosial-ekonomi yang mereka hadapi.

Karena itu, saya mengatakan, taktik cespleng untuk mengembangkan konsumen BoP adalah: educating not just selling. Mengikuti tiga prinsip marketing @ BoP di atas rasanya kok sulit dan repot banget.Betul! Tapi perlu diingat,begitulah kompetisi. Ketika Anda menuai sukses karena mampu melakukan hal yang sangat sulit/tak wajar, sementara kompetitor tak mampu melakukannya, Anda akan menjadi pemenang dan kompetitor menjadi pecundang.

Grameen (keuangan) di Bangladesh, Hindustan Lever (toiletris) di India, Casas Bahia (appliances) di Brasil,atau Cemex (semen) di Meksiko, adalah sedikit contoh pemenang yang sukses menggarap pasar BoP dengan inovasi marketing yang di luar kewajaran. Bagaimana dengan Anda para marketer di Tanah Air? Satu hal yang perlu Anda ingat adalah kenyataan bahwa pasar BoP di Indonesia sangat-sangatlah besar.

Tidakadasatuangkayangpasti karena yield bergantung suku bunga bebas risiko yang biasanya menggunakan indikator bunga Bank Indonesia (BI).Bunga bebas risiko BI pun bergantung tingkat inflasi. Jika tingkat inflasi tidak tetap,bunga bebas risiko akan berubah dan akibatnya, yield bahkan akan ikut turun-naik.

Memahami hubungan antara inflasi, bunga bebas risiko, dan yield obligasi, pertanyaan di atas dapat disempurnakan menjadi, ”Berapa wajarnya return riil (selisih bunga BI dan inflasi) dan premi risiko obligasi (selisih yield obligasi dan bunga BI) saat ini?” Menggunakan data empiris beberapa tahun terakhir, return riil di Indonesia adalah 1–2%. Untuk premi obligasi pemerintah juga kurang lebih sebesar itu.

Contohnya saat inflasi year-onyear Indonesia sekitar 9% pada pertengahan 2006,bunga SBI adalah 10–11%,dan kupon atau yield ORI seri 001 yang diluncurkan 9 Agustus 2006 menjadi 12,05%. Ketika inflasi turun pada 2007 dan awal 2008,bunga SBI pun ikut turun sehingga kupon ORI seri 002, 003, dan 004 menjadi hanya sekitar 9,5%.Ketika inflasi kembali melesat menjadi dobel digit sepanjang 2008, kupon ORI 005 yang ditawarkan pada September 2008 ikut terdongkrak menjadi 11,45%. Kita ketahui bersama kalau ORI dijual pada nilai nominal di pasar perdana sehingga kupon dan yieldadalah sama.

Premi Risiko 

Mengapa harus ada premi risiko obligasi? Jika harga SBI relatif tidak berfluktuasi karena berjangka waktu pendek, investor SUN dan ORI harus siap menghadapi volatilitas harga pasar obligasinya akibat perubahan yield.Per definisi, obligasi mempunyai maturitas atau jangka waktu (tenor) tiga tahun atau lebih. Untuk periode selama itu, inflasi dan bunga SBI sangat mungkin berubah. Contohnya jika sepanjang 2005 dan 2008 inflasi dan bunga SBI melesat dobel digit,kedua angka ini terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Inilah yang dimaksud dengan risiko harga atau risiko tingkat bunga. Soal risiko ini, semakin lama tenor obligasi, semakin besar ketidakpastian mengenai harganya di pasar dan semakin tinggi yield yang diminta investor.Ini berlaku untuk semua obligasi termasuk obligasi pemerintah RI dan Amerika Serikat (AS).

Di akhir Desember lalu misalnya, dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) saya mendapatkan yield SUN bertenor lima tahun (FR55) ditransaksikan pada yield 5,36%, sementara yang bertenor 10 tahun (FR53) memberikan yield 6,03%, untuk tenor 15 tahun (FR56) menjanjikan yield 6,60%, dan 7,10% untuk FR54 dengan tenor 20 tahun. Untuk obligasi pemerintah AS juga sama.Treasury bondbertenor lima tahun memberikan yield 0,96%,sedangkan untuk tenor 10 tahun 2,00%. Yield terbesar yaitu 3,02% diperoleh untuk investor obligasi pemerintah AS bertenor 30 tahun.

Tergantung Rating 

Setelah memahami obligasi pemerintah, tidak lengkap jika kita tidak membahas obligasi korporasi dan risikonya. Berdasarkan risikonya, obligasi korporasi dikelompokkan menurut peringkatnya atau rating yang dikeluarkan lembaga pemeringkat efek yang diakui oleh Bapepam seperti Pefindo, Fitch Indonesia, dan ICRA Indonesia. Rating ini mencerminkan opini ahli (expert opinion) perusahaan pemeringkat mengenai kemampuan sebuah korporasi membayar utang dan bunganya tepat waktu.

Tidak seperti SBN dan ORI yang dijamin pemerintah sebagai pengutang sehingga tidak memerlukan rating, obligasi korporasi tidak dijamin pemerintah. Karena itu, jika sebuah korporasi bangkrut atau default,pemegang obligasi korporasi itu tidak akan mendapatkan uangnya kembali. Semakin tinggi rating, semakin rendah risiko gagal bayar dan semakin rendah premi risiko yang diminta investor.

Rating obligasi tertinggi adalah ”tripel A”atau ”AAA”,kemudian ”dobel A” atau ”AA”, ”A”, ”BBB”, dan seterusnya hingga ”D”.Terhadap ratingini,dapat ditambahkan +(plus) dan ?(minus) sehingga urutannya menjadi ”AAA”,”AA+”,”AA”,”AA?”,dan seterusnya.Pada dasarnya semua korporasi mempunyai probabilitas untuk default. Namun, probabilitas default untuk korporasi yang rating-nya ”AAA” relatif sangat kecil dan lebih kecil dibanding korporasi dengan rating ”AA”, atau yang rating-nya lebih rendah lagi.

Di AS statistik soal default rate ini selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa probabilitas bangkrut itu 0,61% untuk korporasi ”AAA” dan 1,35% untuk yang peringkatnya ”AA”. Ilustrasinya, pada akhir bulan lalu saya sempat mencatat bahwa yield obligasi korporasi AS bertenor lima tahun dengan rating AAA adalah 1,87%, 2,2% untuk yang rating-nya ”AA”, dan 2,65% untuk yang berperingkat ”A”.

Demikian juga untuk tenor 10 dan 20 tahun.Yield mulai dari 2,39% untuk yang bertenor 10 tahun dengan ratingAAA dan mulai dari 4,41% untuk yang bertenor 20 tahun hingga lebih dari 6% untuk yang bertenor sama,tetapi ratingnya lebih rendah. Persyaratan harus mempunyai rating untuk semua surat utang kepada publik ternyata juga berlaku jika pemerintah kita mengeluarkan obligasi dalam mata uang asing (dolar AS, yen, dan euro).

Anda tahu rating RI untuk utang luar negerinya? Rating pemerintah kita berada antara ”BB+”dan ”BBB-”. Dengan rating ”BBB-” dari Fitch ini, RI masuk investment grade. Karena itu, sukuk global pemerintah kita dalam dolar cukup memberikan yield 4% untuk tenor tujuh tahun pada akhir November lalu,hanya 2-3% di atas yield obligasi pemerintah AS yang 1-2%. Bandingkan dengan yieldsebesar 11,75% yang diberikan surat utang global RI bertenor 10 tahun pada Maret 2009.

Kesimpulannya, determinan yield obligasi pemerintah adalah inflasi, return riil yang diharapkan, dan tenor. Untuk obligasi korporasi dan obligasi pemerintah dalam valuta asing, rating yang mencerminkan risiko korporasi bangkrut ikut menentukan yield.

Dalam komunitas itu, Rosihan mempelajari semua aspek bisnis dan kewirausahaan dengan praktis, mudah, dan murah.Bersama dengan pengusaha pemula lain, Rosihan belajar saling berbagi,memberi, menguatkan, dan bersinergi untuk memulai,menjalankan, dan membesarkan bisnis masing-masing. “Saya termasuk pengusaha yang dibesarkan di lingkungan komunitas TDA,”ucap pria berusia 39 tahun itu.

Ketika ingin memulai dan belajar menekuni bisnis busana muslim dengan serius,Rosihan kesulitan mencari tempat bernaung, bertanya, dan belajar bisnis praktis, sampai akhirnya dia memutuskan bergabung dengan komunitas tersebut pada awal 2007. Rosihan mengaku sangat terbantu dengan peran dari komunitas TDA. Dia mendapatkan pelajaran khusus dengan mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi kelompok, kunjungan bisnis,sampai mentoringbisnis.

“Saya menemukan teman seperjuangan yang secara tulus mau berbagi ilmu bisnis kepada pemula bisnis seperti saya, di komunitas itu saya banyak belajar soal permodalan, literatur finansial, operasional bisnis, penjualan, marketing, advertising, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan networking di industri fashion,”ungkapnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, melalui diskusi mastermind dan kelompok mentoring,dia mendapatkan tips-tips bisnis dari mentor-mentor TDA yang notabene adalah pengusaha muda yang sukses dan memiliki cita-cita mulia yakni menumbuhkan semangat dan meningkatkan jumlah entrepreneur di Indonesia. Selain komunitas, yang juga berperan dalam membesarkan bisnis busana muslim Rosihan juga kredit dari bank guna membantu permodalan.

“Saqina dibesarkan dengan menggunakan beberapa skema permodalan, salah satunya kredit dari bank,”ujarnya. Rosihan mengungkapkan, untuk bisnis dagang, kredit dari bank sangat membantu. Namun, fasilitas tersebut hanya bagi usaha yang sudah jalan dan menghasilkan. “Untuk sekarang, Saqina cukup terbantu dengan permodalan dari kredit bank yang digunakan sebagai modal kerja,”kata Rosihan.

Saat ini Rosihan mengharapkan usaha yang digelutinya menghasilkan dan mempunyai masa depan cerah.Menurutnya, usaha dagang adalah bisnis paling tua dan selalu punya masa depan cerah.”Yang berbeda hanya caranya,”imbuhnya.

Dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga pedagang busana, orang tua Rosihan yang hanya lulusan Sekolah Rakyat (setingkat Sekolah Dasar) sukses mendidik anak-anaknya untuk bisa berprestasi di sekolah dan meneruskan kuliah di perguruan tinggi negeri. Rosihan yang lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) mencoba mengikuti jejak kedua orang tuanya berdagang.

Dia mengakui, berdagang adalah ilmu dasar yang sudah tertanam sejak masa kanak-kanak.“ Saya mencari bisnis yang sederhana, simpel, dan hasilnya lebih besar.Kemudian saya mencoba membuka usaha,” ujarnya di Jakarta kepada SINDObeberapa waktu lalu. Mengawali pekerjaan sebagai sales produk di salah satu perusahaan teknologi informasi (TI) pada Januari 1997- Februari 2000,Rosihan banyak belajar mengenai pemasaran, marketing, dan manajemen praktis.

Menurutnya, selama bekerja dalam kurun waktu tiga tahun,dia menginginkan pekerjaan lain yang lebih menantang. Gayung pun bersambut. Pada 2000 lalu Rosihan mendapatkan tawaran bekerja di salah satu perusahaan internet sebagai marketing. Meyakini internet sebagai teknologi masa depan, akhirnya pria kelahiran Jombang,Jawa Timur itu berhenti bekerja di perusahaan lama dan bergabung di perusahaan baru.

“Internet merupakan bidang baru yang saya yakini sebagai teknologi masa depan. Dari itu,saya memutuskan bergabung sebagai sales, marketing, solution development, dan project manager,”ungkapnya. Selang dua tahun Rosihan bekerja di perusahaan internet, dia pun lagi-lagi merasa tidak puas dan kurang tertantang dengan pekerjaannya. Dia menginginkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan lebih besar.

Akhirnya pada Desember 2001, Rosihan memutuskan untuk merintis dan menjalankan usaha sendiri. Dimulai dari kamar kerja di rumah dan bermodalkan gaji terakhir sebesar Rp7,5 juta untuk membeli komputer dan printer,Rosihan mulai mencari proyek TI sendiri.“Selama tiga bulan saya mengerjakan proyek pertama senilai Rp30 juta dan uang tersebut menjadi modal awal mendirikan usaha IT pada Maret 2002,”kenangnya.

Pada 2002-2007 merupakan perjalanan bisnis TI Rosihan sebagai Web Application Developer. Puluhan proyek sendiri maupun subkontraktor telah dia kerjakan dengan baik. Namun, bapak empat orang anak itu merasakan kelelahan luar biasa karena semua terpusat pada dirinya. “Hal tersebut merupakan khas self employee, semua pekerjaan masih belum bisa terdelegasikan dengan baik,” imbuh Rosihan.

Terbesit panggilan masa lalu, akhirnya Rosihan mencoba membuka usaha lain yakni bisnis busana muslim yang diberi merek Saqina. Rosihan menceritakan, bisnis tersebut sebagai bisnis kedua yang dia jalani dan bermodalkan dana dari sisa bisnis TI. Namun, lanjutnya, modal awal yang sesungguhnya adalah ketikabergabungdengankomunitas Tangan di Atas (TDA).

Di komunitas tersebut, Rosihan belajar bagaimana mengumpulkan aset properti menjadi modal bagi bisnis. Pada Juli 2006, Rosihan membuka toko busana muslim pertama yang cukup besar.Melihat hasil bisnisnya bagus dan positif, pria yang mempunyai hobi membaca buku,traveling, shopping, dan hiking ini pun memberanikan diri membangun jaringan toko busana muslim di beberapa kota dalam kurun waktu satu tahun.

Rosihan mengaku, semangatnya untuk membuat jaringan gerai tersebut dipacu oleh kawankawan di komunitas TDA melalui diskusi mastermind. Tahun berikutnya, Rosihan kembali membuka gerai baru, total enam jaringan toko busana muslim.“Hal yang paling penting ketika membangun jaringan toko yang tentunya membutuhkan modal besar itu bukanlah dana tunai, tetapi ilmu mengenai bagaimana mendapatkan modal,”paparnya.

Produk-produk yang dijual di tokonya bukan saja menjual produk busana muslim, melainkan juga perlengkapan muslim dari atas kepala sampai ujung kaki. “Saya menjual jilbab, kerudung, blus, gamis, setelan, bawahan rok dan celana, mukena, sarung, peci, sajadah sampai kaus kaki,” kata Rosihan. Sedangkan untuk perlengkapan aksesoris,pria yang bernama lengkap Mohamad Rosihan tersebut juga menjual bros,jepit,dan gelang.Dia juga berinovasi dengan menjual kaos distro muslim.

Awal 2008,Saqina mulai melakukan pemasaran melalui internet dengan webstore saqina. com. Rosihan mengungkapkan, pada 2009-2010 adalah tahun yang sangat penting membangun fondasi toko online- nya,dengan investasi di infrastruktur operasional dan teknologi. Jaringan toko online Saqina menjual produk muslim ke seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, regional ASEAN terutama Malaysia,

Singapura, Brunei Darussalam, dan di beberapa negara seperti Hong Kong, Dubai,Turki, Prancis, Amerika Serikat (AS),dan Australia. Seiring pembukaan gerai baru, karyawan yang dipekerjakan Rosihan pun semakin bertambah,mulai dari empat karyawan, saat ini berjumlah 45 orang tenaga kerja. Seperti wirausaha lainnya, Rosihan mengaku sempat pula menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnis.

Menurutnya, hal utama yang dihadapi adalah membangun kompetensi diri menjadi seorang pengusaha yang pintar dan cekatan. “Bukan modal, bukan juga pasar, melainkan bagaimana kita secara bersamaan harus belajar, mempraktikkan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan hasilnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, berhasil atau tidak, hal tersebut merupakan kendala tanpa akhir sehingga dapat membesarkan bisnis yang sudah dibangun. Usaha yang dijalankan Rosihan memang terbilang tidak mudah. Untuk mencapai kesuksesan seperti saat ini, sarjana teknik Geodesi ITB tersebut mengaku harus selalu belajar dan bekerja.

Banyak yang berdecak kagum karena ternyata anakanak SMK mampu membuat/ merakit mobil dengan performa yang layak dibanggakan. Berita pun menyebar dengan sangat cepat di berbagai media. Bahkan hampir setiap hari koran-koran, televisi, radio, ataupun social mediamembahasnya. Dari pemberitaan tersebut lalu muncul respons bagus sehingga sejumlah kalangan tertarik dan akhirnya memesan mobil tersebut. Hal itu tentu merupakan suatu pemberitaan yang sangat efektif, sangat layak berita, menginspirasi, dan mampu menghasilkan sesuatu yang sangat positif.

Demikian juga halnya dalam bisnis Anda,jika Anda memang memiliki suatu produk/ jasa yang sangat dahsyat dan benar-benar bisa bermanfaat bagi banyak orang,segeralah komunikasikan kepada lebih banyak orang dengan cara yang tepat dan efektif. Salah satu caranya dengan menggunakan press release yang merupakan salah satu pilar Marketing Revolution.

Namun, masih banyak orang yang tidak menggunakan atau masih jarang menggunakan sarana press release, padahal hal itu merupakan sarana awareness yang terhitung murah dan efektif; karena dalam sekali kesempatan (waktu) bisa menyentuh banyak orang sekaligus. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan supaya press release Anda diminati media dan akhirnya bisa memiliki kemungkin-an lebih besar untuk ditayangkan atau dimuat di antaranya:

1. Harus layak berita. 

Yang dimaksud layak berita adalah artikel/berita/informasi Anda harus menarik untuk diketahui orang lain, dan tentu saja juga mampu membawa manfaat yang positif. Ulasan atau uraian mengenai produk/jasa Anda harus mampu menarik perhatian banyak orang, di antaranya berupa berita/ informasi/cerita yang emosional,shocking,heboh, kontras,dan menginspirasi.

2.Kirimkan artikel/informasi Anda kepada lebih dari satu media. 

Agar lebih banyak media yang bisa me-ngetahui tentang diri Anda ataupun produk/ jasa Anda.

3.Follow up secara langsung. 

Setiap surat kepada media harus ditindaklanjuti secara langsung dan rutin agar bisa mendapatkan kejelasan/ konfirmasi mengenai respons atau progressnya. Press release sebenarnya merupakan salah satu bentuk usaha marketing yang sangat efektif karena biayanya sangat murah, namun hasilnya bisa sangat luar biasa.

Selain itu, Anda juga bisa menambahkan foto produk/ jasa Anda agar uraian informasi Anda lebih hidup dan lebih menarik.Yang juga penting adalah menambahkan kontak detail Anda. Setelah itu selalu tes dan ukur apa saja yang telah Anda kirim dan kepada siapa saja materi tersebut Anda kirim. Perlu diingat bahwa sebenarnya ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa menjadi sahabat Anda dan mereka juga membutuhkan artikel Anda.

Jika ingin lebih dikenal dan sukses, se-lain membuat press re-lease persiapkanlah dengan baik dan carilah kesempatan, apakah Anda bisa menjadi penulis kolom/artikel secara rutin, baik di surat kabar,tabloid , majalah,dan sebagainya. Sebagai contoh, ada seorang pemilik bisnis yang dengan sungguh-sungguh mempraktikkan prinsip–prinsip Marketing Revolution (MR), akhirnya ia bisa menjadi kolumnis di suatu surat kabar setiap mingguannya.

Ternyata dengan memberikan artikel– artikel yang bermanfaat, perusahaan/ bisnisnya tersebut bisa semakin lebih dikenal. Produk/jasanya pun semakin banyak mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan kalangan yang ada. Memang tidak begitu saja seseorang bisa langsung mendapat kesempatan seperti itu. Dibutuhkan kedisiplinan, kreativitas, keuletan, dan komitmen. Maka,persiapkanlah semuanya agar Anda pun bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih dahsyat. Selamat mempraktikkan!

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan konsumsi domestik di tengah lemahnya pasar ekspor. Pemerintah China memperkirakan, tahun ini penjualan ritel Negeri Panda bakal tumbuh melambat, menjadi hanya sekitar 14% akibat tekanan krisis ekonomi global. Sementara, data resmi Statistik Nasional China diperkirakan dirilis pekan depan.

Deputi Kepala Pasar dan Konsumsi pada Kementerian Perdagangan China Wang Bin mengatakan, penjualan ritel didukung oleh meningkatnya pendapatan masyarakat China. “Pemimpin China telah mengupayakan pergeseran konsumsi dalam negeri sebagai ekspor, di mana merupakan pendorong utama perekonomian yang saat ini mengalami perlambatan karena krisis utang Eropa dan Amerika Serikat (AS),”ungkap Wang seperti dikutip AFP kemarin.

Terpisah, Departemen Perdagangan China menyatakan, pertumbuhan investasi asing di China pada 2011 melemah di tengah gejolak ekonomi dunia. Harian China Daily melaporkan, investasi asing naik hanya 9% secara yoy yakni sebesar USD115 miliar.Tahun sebelumnya, investasi Asing China naik lebih dari 17% dibanding 2009. Pekan lalu China mengungkapkan akan mengurangi pembatasan investasi asing di beberapa sektor dan menambah proporsi modal asing pada sektor lain.

Pemerintah China juga mengatakan akan menarik dukungan investasi asing di bidang manufaktur automotif guna mendorong industri dalam negeri di pasar mobil terbesar di dunia tersebut. Namun analis berpendapat, langkah tersebut kemungkinan tidak akan memaksa perusahaan- perusahaan automotif global untuk meninggalkan China. Tetapi, paling tidak akan mempersulit pemodal asing memasuki industri automotif Negeri Panda.

Dibagianlain,Chinatelahmenaikkan ambang batas pajak pada minyak mentah yang dikenakan kepada dua produsenminyak terbesar yakni PetroChina dan China Petroleum & Chemical Group.Departemen Keuangan China menyatakan akan menaikkan tingkat minimum harga untuk retribusi dari USD40 menjadi USD55 per barel.Analis mengungkapkan,kebijakan tersebut akan membantu meningkatkan pendapatan perusahaan dan mendorong produksi minyak.

Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan, DIPA kementeriannya pada tahun 2012, dari total Rp62,5 triliun, masih terblokir Rp4,44 triliun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Djoko mengatakan, belum cairnya DIPA dalam APBN tersebut disebabkan beberapa hal seperti belum efektifnya masa pinjaman, perizinan multiyears contract, masalah pembebasan tanah, dan penetapan desa sasaran.

Menyikapi hal itu,Kementerian PU berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dana dari Kemenkeu bisa segera cair. ”Saat ini upaya pencairan proyekproyek tersebut harus dilakukan oleh semua Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) dengan melakukan usaha pemenuhan persyaratan yang diminta Kemenkeu,” kata Djoko seusai menghadiri pembukaan rapat koordinasi Kementerian PU di Jakarta,kemarin.

Menurut dia, anggaran terblokir itu meliputi dana Rp3,2 triliun dari rupiah murni dan Rp1,2 triliun dari pinjaman hibah luar negeri.Anggaran terblokir terbesar berada di program penyelenggaraan jalan untuk 17 proyek senilai Rp1,604 triliun. Proyek-proyek penyelenggaraan jalan yang terkendala oleh pinjaman yang belum efektif salah satunya adalah pembangunan ruas tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) tahap I senilai Rp424,9 miliar.

Selain itu,pembangunan ruas tol Medan-Kualanamu senilai Rp226,5 miliar, pembangunan Jembatan Tayan senilai Rp114,4 miliar, proyek Jembatan Merah Putih senilai Rp165 miliar, pelebaran jalan Betung-Sekayu senilai Rp50 miliar, dan peningkatan struktur jalan Batu Ampar-Sp.3 Muara Wahau Rp41,2 miliar.

Sementara, anggaran yang diblokir pada program pengelolaan sumber daya air senilai Rp555,9 miliar antara lain untuk proyek pembangunan Bendungan Pandanduri, Lombok Timur, senilai Rp196,8 miliar dan pembangunan Waduk Jatigede senilai Rp173,1 miliar yang terkendala masalah lahan.

Ada juga proyek pengadaan tanah untuk Arboretum Bengawan Solo di Kali Samin tahap I, Kabupaten Karanganyar, senilai Rp50,2 miliar yang masih terkendala masalah tanah dan data dukung. Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan sekitar 50% anggaran infrastruktur pada 2012 untuk pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Peningkatan alokasi dilakukan untuk mendorong perluasan investasi yang selama ini terfokus di Pulau Jawa.

Djoko mengatakan, kementeriannya mengalokasikan sekitar Rp20 triliun dari total anggaran PU sebesar Rp62,5 triliun untuk pembangunan di Sulawesi,Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku,dan Papua. “Tahun ini perhatian kita ke timur sangat besar.Kemarin kami baru membahas dengan Presiden supaya kegiatan pembangunan di timur, seperti Papua dan Maluku, digenjot agar lebih signifikan.

Itu jadi policy kita yang akan diturunkan dalam pengalokasian anggaran,” ujarnya.Dia menilai,peningkatan anggaran infrastruktur untuk daerah tersebut dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur. Terlebih, kendala pembangunan di wilayah timur tidak sesulit di Jawa lantaran keterbatasan lahan.

Peningkatan alokasi dana untuk pembangunan di daerah-daerah tersebut difokuskan untuk infrastruktur pendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik. Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian PU Hediyanto W Husaini mengatakan, pihaknya mengalokasikan sekitar 43% anggaran wilayah Indonesia bagian timur untuk Sulawesi, Kalimantan, NusaTenggara Barat dan Timur, Maluku serta Maluku Utara.

Sementara sisanya,sebesar 7% dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.Adapun, proyek-proyek di lingkungan Kementerian PU yang akan digarap tahun ini meliputi pembangunan aksesakses menuju dermaga. Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,079 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua pada 2012, Rp1,597 triliun untuk Papua Barat, sementara sisanya untuk Sulawesi, Kalimantan, NTB dan NTT, Maluku, serta Maluku Utara.

“Sebagian besar proyek pembangunan akses menuju dermaga. Selama ini ada beberapa dermaga yang tidak berfungsi karena tidak ada akses,”jelasnya. Selain itu,anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan akses menuju kawasan-kawasan pertanian baru di Papua, akses jalan menuju industri nikel di Halmahera, serta akses menuju sentra udang dan perikanan di Ambon.

Fasilitas pinjaman tersebut akan dipergunakan perseroan untuk keperluan modal kerja. “Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu selama tiga tahun,” ujar Sekretaris Perusahaan HRUM Alexandra Mira S di Jakarta kemarin. Menurut dia, adanya fasilitas pinjaman baru itu mengakhiri fasilitas kredit sindikasi sebelumnya, yang dipimpin juga oleh DBS Bank Ltd Singapura.

Sementara untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/ capex) tahun ini, HRUM menganggarkan dana sebesar USD30 juta atau sekitar Rp270 miliar, yang seluruhnya berasal dari kas internal. Belanja modal tersebut, lanjut Alexandra, diperuntukkan untuk pembiayaan revitalisasi fasilitas penambangan perseroan.

Dari anggaran tersebut, alokasi terbesar yaitu sekitar USD17 juta digunakan untuk pengembangan pelabuhan dan fasilitas lainnya terkait dengan distribusi batu bara. Sementara, USD10 juta untuk pengembangan jalan masuk ke area tambang (hauling road). “Sisanya, sebesar USD3 juta, dialokasikan untuk keperluan lainnya,” tambahnya.

JAKARTA – Emiten jasa transportasi khusus taksi PT Centris Multipersada Pratama Tbk (CMPP) berencana memperbarui armada yang dilakukan secara bertahap pada tahun ini. 

Untuk kebutuhan itu, perseroan berencana membeli 1.000 unit taksi yang per unitnya diasumsikan Rp200 juta. Komisaris Utama CMPP Andre Tejadharma mengatakan, strategi bisnis itu untuk mendukung operasional seiring kondisi armada existing yang telah menua.Saat ini perseroan memiliki armada sebanyak 800 unit. “Beberapa armada yang sudah ada akan tidak dioperasikan lagi karena faktor usia,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Saat ini,lanjut dia,pihaknya tengah menjajaki sejumlah perbankan untuk mengajukan pinjaman. Nilai pinjamannya masih dibicarakan manajemen perseroan.Tapi, diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membeli 1.000 unit armada baru tersebut sekitar Rp200 miliar. “Tidak semuanya berasal dari perbankan, ”tuturnya. Andre mengatakan, seiring membaiknya bisnistaksidiJabodetabek, perseroan optimistis perbankan tertarik memberikan pinjaman kepada perseroan.

Selain karena perseroan tidak memiliki utang,juga karena sektor usaha yang digeluti perseroan sangat prospektif.Selain itu,adanya penambahan armada akan berdampak positif bagi kinerja perseroan di masa depan. Direktur Utama CMPP Sundiarto Purnamajaya menambahkan, sejak 2005 perseroan belum melakukan peremajaan armada lama yaitu Toyota Limo.

Namun dia mengklaim,kinerja operasi yang dicapai perusahaan untuk armada Limo,baik dari tingkat utilisasi operasi maupun kualitassetorankhususnya diwilayah Jabodetabek masih pada angka rata-rata industri.“Sebanyak 800 unit armada yang tersebar di wilayah Surabaya,Malang, Sidoarjo,Yogyakarta, Jakarta, Semarang, dan Solo,”paparnya.

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat, transaksi di pasar uang antarbank syariah (PUAS) harian di tahun 2011 mengalami penurunan menjadi Rp70 miliar, padahal sepanjang tahun 2010 volume transaksi harian PUAS mencapai Rp154 miliar. 

Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah menjelaskan, sebagai lembaga intermediari, bank syariah menghadapi risiko likuiditas yang bersumber dari maturity-mismatch yaitu lebih pendeknya jangka waktu dana yang dihimpundibandingjangka waktu pembiayaan yang disalurkan. “Untuk itulah diperlukan pasar uang syariah untuk pengelolaan risiko likuiditas,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Difi, likuiditas itu bisa dipenuhi dari PUAS namun karena transaksi di PUAS tidak menggunakan jaminan, bank syariah lebih nyaman menyimpan kelebihannya di BI lewat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). BI mencatat, operasi moneter syariah tahun 2011 mencapai Rp21 triliun per Desember 2011, terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Rp3,5 triliun (sembilan bulan),

SBSN Rp0,21 triliun (satu bulan), serta FASBIS Rp17,4 triliun,yang berjangka waktu satu hari (overnight), serta penempatan pada SBSN Rp1,9 triliun di Desember 2011. Faktor penyebab belum berkembangnya PUAS, kata dia, dikarenakan features instrumen PUAS saat ini belum memenuhi kebutuhan pelaku pasar, informasi gap antarpelaku pasar dan persepsi manajemen bank syariah terhadap transaksi PUAS, dan risiko antarbank. Idealnya,

PUAS yang berfungsi dengan baik dapat menjadi sarana pengelolaan likuiditas untuk implementasi kebutuhan moneter,mendukung SSK dan mendukung peran perbankan syariah membiayai pertumbuhan ekonomi. Untuk itu,ke depan BI akan mengembangkan instrumen PUAS yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pasar dan mendorong penggunaannya, introduksi peran pialang pasar uang dan penyediaan informasi agregat oleh BI,

serta edukasi untuk memperbaiki persepsi manajemen bank dan penguatan dan peningkatan peran asosiasi pelaku pasar. BI juga menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/5/PBI/2007 menjadi PBI nomor 14/1/PBI/ 2012 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan prinsip Syariah. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan adalah terkait dengan penyempurnaan di penerbitan Sertifikat Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA) yang kini menggunakan pialang.

Terpisah, PT BNI Syariah merelokasi kantor cabang BNI Syariah Jakarta Selatan yang semula berada di ITC Fatmawati ke Jalan Fatmawati No.30 C-D,Cilandak,Jakarta Selatan (samping Pasar Mede). Direktur Bisnis BNI Syariah Bambang Widjanarko menyatakan, relokasi kantor cabang yang membawahi lima kantor cabang pembantu ini diharapkan memudahkan akses nasabah BNI Syariah.

“Adalah komitmen kami untuk memberikan kenyamanan nasabah. Insya Allah di 2012 untuk cabang ini akan didirikan lagi tiga cabang pembantu di sekitar Cilandak, Panglima Polim, dan Pasar Minggu,” papar Bambang dalam keterangan tertulisnya kemarin. Selain relokasi kantor, tahun ini, BNI akan memperluas layanan dengan membuka 105 gerai cabang di seluruh Indonesia, termasuk kantor cabang mikro.

JAKARTA– Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahun ini melalui fokus pada proyek-proyek yang telah tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Metropolitan Priority Area (MPA).

”Proyek-proyek tersebut terdiri dari pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, dan jalan tol,” ungkap Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas Dedy Supriadi Priatna dalam keterangan tertulisnya kemarin. Terkait proyek infrastruktur bandara dan pelabuhan, yang akan dikembangkan adalah perluasan Pelabuhan Tanjung Priok dengan nilai investasi USD1,17 miliar,

perluasan Bandara Soekarno-Hatta dengan nilai investasi sebesar USD800 juta, dan perluasan Bandara Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah dengan investasi sebesar USD11,31 juta. Perluasan bandara tersebut mencakup modifikasi terminal dan jalur taksi. Selain itu, di Kalimantan Timur juga akan dibangun Pelabuhan Internasional Maloy dengan investasi senilai USD1,78 miliar.

Proyek yang akan segera dimulai, lanjut dia, adalah pembangunan jalan tol Binjai- Medan-Kuala Namu- Tebing Tinggi (Sumatera Utara), serta sejumlah proyek infrastruktur jalan di provinsi Jawa Barat, Bali,dan Kalimantan. Untuk tol dalam kota,sambungnya, yang akan dikembangkan adalah Bandung Intratoll Road dengan investasi sebesar USD800 juta.

Adapun, di wilayah Bali akan dibangun jalan tol Serangan- Tanjung Benoa dengan nilai investasi USD196,1juta.Terkait dengan pembangunan banyak proyek tersebut, Bappenas mengharapkan adanya harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dengan daerah.

JAKARTA– Saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2011 yang merupakan akumulasi dari selisih lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun-tahun sebelumnya diperkirakan mencapai Rp96,6 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, posisi SAL akhir tahun 2010 lebih besar dibandingkan prediksi SAL akhir 2011. Posisi SAL 2010 mencapai Rp97,7 triliun. Setelah digunakan sebesar Rp40,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011, SAL menjadi Rp57,4 triliun. ”Dengan silpa APBN-P 2011 sebesar Rp39,2 triliun, maka perkiraan SAL hingga akhir tahun 2011 sebesar Rp96,6 triliun,” ungkap Menkeu dalam konferensi pers mengenai kebijakan fiskal 2012 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Dari total tersebut, pemerintah telah mengindikasikan dana yang bisa digunakan sebesar Rp81 triliun.Pemerintah sudah mengalokasikan penggunaan SAL dalam APBN 2012 sebesar Rp5,06 triliun. Selain itu, pemerintah juga berencana menggunakan SAL sebesar Rp35 triliun untuk kebutuhan awal tahun anggaran seperti pembayaran gaji.

Kondisi ekonomi dunia yang semakin tidak menentu juga mendorong pemerintah mengalokasikan sebagian SAL untuk mitigasi dan antisipasi krisis.Menkeu menyebutkan, alokasi untuk bond stabilitation framework dan risiko listrik ditetapkan sebesar Rp16,3 triliun.” Tapi,ini harus persetujuan DPR dulu untuk pencairannya,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, neto SAL yang bisa digunakan tahun ini mencapai Rp30 triliun.Pemerintah telah mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan, yakni sebesar Rp6 triliun. Sementara untuk kebutuhan infrastruktur, kebutuhan mendesak, pangan, konversi energi, dan bencana alam direncanakan mencapai Rp24 triliun. SAL yang jumlahnya sangat besar dijanjikan untuk difokuskan pada belanja produktif yang mendukung dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

”Ini kita rencanakan beri perhatian pada infrastruktur. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,sistem transportasi di Indonesia Timur, bangun prasarana-prasarana di Indonesia Timur. Itu kita ingin alokasikan dari Rp30 triliun ini,”paparnya. Besarnya akumulasi SAL tidak lepas dari kinerja penyerapan anggaran dari tahun ke tahun yang tidak maksimal. Utamanya, distribusi penyerapan anggaran yang terfokus di akhir tahun. Tingkat penyerapan belanja pemerintah hanya Rp1.289,6 triliun atau 97,6% dari pagu yang ditetapkan.

Tingkat penyerapan belanja modal hanya Rp115,9 triliun atau 82,2% dari target sebesar Rp141 triliun. Realisasi penyerapan belanja modal tahun 2011 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 84,5%. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menambahkan, rendahnya tingkat penyerapan anggaran akan dibenahi pada tahun ini. ”Percepatan realisasi penyerapan anggaran pada kuartal pertama penting dilakukan,” jelas Anny di tempat yang sama.

Kementerian Keuangan bersama Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian telah meminta kementerian/lembaga untuk menyusun rencana penyerapan anggaran sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Rencananya, tanggal 13 Januari ini, sudah masuk dan bisa memberikan gambaran rencana penyerapan belanja pemerintah hingga kuartal pertama.

Untuk itu, persiapan pelaksanaan anggaran harus dilakukan lebih awal.Penyusunan rencana penyerapan anggaran diikuti dengan rencana pengadaan yang sistematis. Kementerian/lembaga juga diminta mulai melakukan proses tender.

JAKARTA – Awal 2012 pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), mencatat terjadinya kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Selain dipicu turunnya produksi, musim hujan di beberapa negara juga ikut memberikan andil kenaikan harga CPO. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R Sempurnajaya mengatakan, adanya musim hujan di beberapa negara produsen kelapa sawit seperti Malaysia dan Indonesia berpengaruh terhadap pergerakan harga CPO dunia. Dia mencontohkan harga CPO di bursa komoditas di Malaysia.

Di bursa komoditi Malaysia, harga CPO untuk penyerahan Januari 2012 mengalami kenaikan sebesar 55 ringgit Malaysia per ton dan ditutup pada level harga 3.175 ringgit Malaysia per ton. ”Itu membuat ekspor Malaysia pada Desember 2011 turun sebesar 2,6% menjadi 1,49 juta ton dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,53 juta ton,” kata Syahrul di Jakarta kemarin.

Di dalam negeri, menurut Syahrul,berdasarkan keputusan rapat Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (H-TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur untuk periode Januari 2012 mengalami kenaikan. Ketetapan tim sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 525/K.402/2010. Untuk tanaman berumur tiga tahun, harga TBS berada pada level Rp978,34 per kg dari harga sebelumnya Rp932,70 per kg.

Tanaman berumur lima tahun berada pada level harga Rp1.129,80 per kg dari harga sebelumnya Rp1.077,71 per kg. Sedangkan untuk tanaman berumur 10–25 tahun, harga TBS Rp1.330,07 per kg dari harga sebelumnya Rp1.268,13 per kg. Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Susanto memperkirakan, ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya bisa mencapai 17,5- 18 juta ton pada tahun ini.

Dia menjelaskan, ekspor tahun lalu diperkirakan mencapai 16,5 juta ton.Jumlah itu mengalami kenaikan dari 2010 yang mencapai 15,65 juta ton. Dia mengatakan, krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa berpotensi menurunkan kinerja ekspor CPO dan produk turunannya ke dua wilayah itu.

Ekspor ke Eropa tahun diperkirakan akan stagnan tapi tidak akan turun.Gapki berharap ekspor ke sejumlah negara lainnya bisa meningkat pada tahun ini. Dia mencontohkan, ekspor ke Pakistan diperkirakan bisa mencapai 800.000 ton. Jumlah itu naik dari realisasi tahun lalu yang sekitar 120.000-130.000 ton. ”Jika semuanya berjalan lancar,ekspor ke Pakistan akan bisa mencapai 1 juta ton,”kata Susanto.

JAKARTA – Realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya subsidi pada 2011, meningkat Rp100 triliun dibandingkan capaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010.

Kenaikan tersebut terutama disumbang oleh subsidi energi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, total alokasi anggaran subsidi dalam APBN-P 2011 sebesar Rp237,2 triliun.Namun, realisasinya mencapai Rp294,9 triliun atau 124,3% dari pagu anggaran. Pendorong lonjakan subsidi adalah realisasi subsidi energi yang mencapai Rp255,6 triliun atau 130,9% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun.

Sedangkan, subsidi nonenergihanya Rp39,3triliunatau 93,7% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp41,9 triliun.Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi subsidi mengalami lonjakan cukup signifikan.” Kenaikan subsidi Rp100 triliun,”tegas Menkeu saat konferensi pers Kebijakan Fiskal 2012 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Dia menyebutkan,realisasi subsidi 2010 hanya mencapai Rp192,7 triliun. Subsidi energinya mencapai Rp140 triliun. Dia memaparkan, kontribusi terbesar atas tingginya realisasi subsidi adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 56% dari total pagu yang dianggarkan. Sedangkan, subsidi listrik berkontribusi 31% dari pagu subsidi yang ditetapkan dan subsidi nonenergi 13,3%.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini mengatakan, yang menjadi penyebab tingginya realisasi subsidi BBM adalah kenaikan harga minyak mentah Indonesia (indonesia crude price/ICP) akibat dorongan kenaikan harga minyak dunia. ”Harga minyak di kisaran USD111,54 per barel, sedangkan di asumsi makro APBN-P 2011 kita tetapkan USD95 per barel,”katanya.

Di sisi lain, lifting atau produksi minyak yang diharapkan bisa menopang kebutuhan energi dalam negeri realisasinya di bawah ekspektasi pemerintah. Menkeu menyadari, besaran subsidi yang melonjak tidak sehat bagi postur keuangan negara. Jika subsidi bisa dikendalikan, anggaran yang dihemat tentu bisa diarahkan ke belanja yang lebih produktif. Sebelumnya pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu mengungkapkan, terlewatinya kuota BBM bersubsidi tidak hanya terjadi pada 2011.

Setidaknya sudah dua tahun berturut-turut target kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah selalu terlampaui. Dia menilai, sejak awal perencanaan dan penentuan kuota BBM bersubsidi pada 2011, pemerintah telah menyadari bahwa besaran kuotanya akan terlewati jika tidak dilakukan upaya-upaya membatasi konsumsi energi dalam negeri. ”Kuncinya saya lihat pada manajemen energi primer dan ini harus dibenahi, tidak bisa tidak,”kata Anggito.

Menurut dia, saat perencanaan subsidi BBM, pemerintah seharusnya tidak hanya menentukan besaran target kuota.Pemerintah perlu menentukan langkah-langkah untuk pembatasan tingkat konsumsi energi nasional, tidak hanya untuk transportasi, tapi juga untuk kebutuhan listrik oleh PLN.Sementara pada sektor transportasi, pengurangan konsumsi tidaksertamertaberhasilhanya dengan melakukan pembatasan.

JAKARTA – Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan sepanjang 2011 berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Kementerian Keuangan mencatat, hingga Desember 2011, penerimaan negara sanggup menembus Rp1.199,5 triliun. Nilai tersebut adalah 102,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun.Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan hasil maksimal. PNBP sepanjang 2011 mencapai Rp324,4 triliun atau 113,2% dari target yang ditetapkan sebesar Rp286,6 triliun.

Namun,realisasi PNBP berbanding terbalik dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan hanya mencapai Rp872,6 triliun. ”Realisasinya di bawah target. Hanya 99,3% dari target sebesar Rp878,7 triliun,”ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat konferensi pers Kebijakan Fiskal 2012 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta,kemarin.

Meski penerimaan perpajakan di bawah target yang ditetapkan, pemerintah mengatakan, realisasi tersebut sudah cukup tinggi.Terlebih jika dibandingkan penerimaan perpajakan pada 2010 yang hanya Rp723,3 triliun. Pemerintah mengklaim berhasil meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan pada 2011 sebesar Rp149,3 triliun atau 20,6% dari realisasi tahun 2010.

Menkeu menegaskan, di tengah gelombang kritikan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak, capaian tersebut perlu diapresiasi. ”Rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) tahun 2011 mencapai 12,27%, lebih baik dibanding 2010 yang 11,26%. Ada kenaikan tax ratio sebesar 1%,” tegasnya. Untuk 2012, pemerintah kembali memasang target yang tinggi untuk tax ratio(perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto/PDB) yakni sebesar 12,3%.

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan perpajakan lantaran target pajak dalam negeri yang tidak sesuai harapan. Pajak penghasilan (PPh) hanya terealisasi Rp430,8 triliun dari target sebesar Rp432 triliun. Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) jauh di bawah target, hanya Rp277triliundaritargetsebesar Rp298,4 triliun. Realisasi PPN hanya 92,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2011.

”Terkait penerimaan perpajakan. Ada tiga area yang perlu kita perhatikan. PPN, PPh badan khususnya nonmigas, dan di daerah itu pajak bumi dan bangunan (PBB). Nanti juga ada pendalaman untuk piutang pajak,” kata Agus Marto. Untuk penerimaan bea masuk, realisasinya mencapai Rp25,2 triliun atau 117,3% dari target yang ditetapkan sebesar Rp21,5 triliun. Sedangkan, penerimaan dari bea keluar mencapai Rp28,8 triliun atau 113,2% dari target sebesar Rp25,4 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, pada dasarnya penerimaan PPN tidak terlalu buruk. Bahkan, dia menyebut kinerja penerimaan PPN justru semakin membaik. ”Tingkat pertumbuhan PPN sudah sampai 20%, termasuk pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan alami sekitar 13%.Ini berarti tumbuh di atas alami,”tandas Fuad. Fuad mengatakan, ada dua hal yang membuat realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target. Pertama, tingkat kepatuhan dan tertib wajib pajak yang belum optimal atau masih sangat rendah.

Kedua, transaksi yang dilakukan di sektor informal tidak melakukan setoran PPN kepada negara.Ke depan, Ditjen Pajak akan melakukan pembenahan dalam administrasi dengan mewajibkan wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan secara elektronik. Menurut dia, hal lain yang menjadi penghambat penerimaan perpajakan adalah paket-paket insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung investasi. Namun,lanjut dia,hal itu tidak menjadi penghambat utama. ”Efek jangka pendeknya memang penerimaan pajak 1-2 tahun akan berkurang. Tapi, jangka menengah, 1–2 tahun kemudian, investor akan mendorong penerimaan perpajakan,” kata Fuad.

Dividen BUMN

Penerimaan perpajakan yang belum maksimal sebenarnya diharapkan bisa ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak. Salah satunya oleh dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, kontribusi dividen perusahaan-perusahaan milik pemerintah terhadap penerimaan negara pada 2011 di bawah ekspektasi.Kontribusi dividen BUMN hanya Rp28,2 triliun dari target 28,8 triliun.

”Laba BUMN turun dari Rp30,1 triliun pada tahun 2010 menjadi hanya 28,2 triliun tahun 2011,” kata Menkeu. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini mengatakan, hal tersebut perlu disikapi, mengingat laba BUMN adalah salah satu sektor yang diharapkan bisa menopang penerimaan negara. Pemerintah pun berharap kontribusi yang besar dari laba BUMN pada tahuntahun mendatang.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan anggaran pemerintah untuk membelanjakan produk buatan dalam negeri pada tahun ini yang nilainya mencapai Rp273,7 triliun bisa terserap secara maksimal.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) bersifat mandatori, khususnya bagi anggaran belanja pemerintah. ”Tahun ini diharapkan potensi belanja APBN untuk belanja produk dalam negeri bisa terserap 100%. Itu jadi target kita.Kemenperin telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah guna memonitor implementasi P3DN,” kata Panggah di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, kriteria wajib untuk produk dalam negeri adalah mengandung 40% tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).Menurut dia, dengan upaya-upaya yang dilakukan Kemenperin, pertumbuhan P3DN tahun ini ditargetkan bisa lebih tinggi. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).

Upaya itu antara lain dilakukan dengan memberikan penghargaan di bidang industri berupa Upakarti yang terdiri dari tiga kategori, yakni jasa pengabdian, jasa kepeloporan, dan jasa kepedulian. Selain itu,diberikan pula penghargaan rintisan teknologi, penghargaan desain terbaik Indonesia, penghargaan kreasi prima mutu, penghargaan anugerah cinta karya bangsa, dan penghargaan industri hijau.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan, penghargaan Upakarti mampu mendongkrak omzet sektor IKM. ”Sejak Upakarti diberikan, beberapa pelaku IKM mengaku omzetnya bertambah,” kata Euis.

Akhirnya, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/25/2011, tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ke Pihak Lain.

Sarinya, bank nasional tidak boleh menyerahkan kegiatan inti kepada pihak lain misalnya teller, customer service, analis kredit, account officerdan penagihan untuk kegiatan kredit.Bagaimana bank nasional menyikapinya? Tegasnya, bank nasional hanya dapat melakukan alih daya (outsourcing) untuk pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha bank (Pasal 4).

”Pekerjaan penunjang” adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha bank sehingga apabila pekerjaan itu tidak ada kegiatan dimaksud, masih dapat terlaksana tanpa gangguan berarti. Dalam alur kegiatan usaha bank misalnya pemberian kredit, antara lain pekerjaan call center,pemasaran.

Contoh pada pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung usaha bank, antara lain pekerjaan yang dilakukan sekretaris, pencatat agenda, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, data entry,dan pengemudi. Selain itu, bank nasional dilarang melakukan alih daya yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko dari objek pekerjaan yang dialihdayakan kepada perusahaan penyedia jasa (Pasal 5).

Dengan bahasa lebih lugas, misalnya dalam alih daya penagihan kredit melalui perjanjian pemborongan, bank dilarang mengalihkan risiko kredit yang ditimbulkan oleh tidak tertagihnya kredit dengan menggunakan cara seperti mekanisme penjualan tagihan kredit melalui skim anjak piutang.Artinya,bank nasional tetap bertanggung jawab atas risiko kredit. Lagi-lagi, bagaimana bank nasional menyikapinya? Pertama, menerapkan manajemen risiko.

Sungguh, PBI ini merupakan langkah strategis bagi industri perbankan nasional.Peraturan ini mengingatkan bahwa rekrutmen tenaga kerja alih daya membawa potensi risiko.Untuk itu,bank nasional diajak untuk menerapkan manajemen risiko dalam memilih perusahaan penyedia jasa. Intinya, bank nasional wajib melaksanakan jiwa manajemen risiko dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Pada umumnya, bank pelat merah telah memiliki perusahaan penyedia jasa sehingga dapat menerapkan manajemen risiko lebih dini. Mengapa? Karena divisi sumber daya manusia mereka pasti sudah menetapkan pagar-pagar bagi perusahaan penyedia jasa. Katakanlah, perusahaan penyedia jasa wajib menjaga kerahasiaan, pengamanan informasi bank, dan data nasabah bank dan membuat laporan tertulis secara berkala.

Nah, bagi bank nasional yang belum memiliki perusahaan penyedia jasa,wajib lebih teliti. Kedua, menjadi pelopor. Langkah BI ini merupakan pelopor sehingga diharapkan dapat memengaruhi industri lainnya untuk mengikutinya. Dengan bahasa lebih bening, industri lainnya juga akan mempekerjakan tenaga kerja alih daya hanya untuk pekerjaan penunjang usaha. Bukan bisnis inti.

Paling tidak, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) antara lain perusahaan asuransi, sekuritas, pembiayaan, dan dana pensiun dapat meniru bank nasional. Untuk itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) yang membawahi LKBB sudah selayaknya dapat menerapkan kebijakan sebagaimana BI terapkan kepada bank nasional. Hal ini pada akhirnya kelak akan membantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menata tenaga kerja alih daya.

Ketiga, memberikan jaminan kesehatan. Meski PBI tak mengaturnya, bank nasional sudah semestinya memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja alih daya dan keluarganya. Jadi,jaminan ini bukan hanya kepada tenaga kerja tetap.Ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka sehingga dapat bekerja lebih produktif. Produktivitas tinggi akan mengerek pendapatan bank nasional.

Keempat,menyediakan pelatihan kerja. Bank nasional pun wajib memberikan pelatihan kerja kepada tenaga kerja alih daya.Hal ini bertujuan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi. Ujungnya, produktivitas kerja akan meningkat. Materinya meliputi pengetahuan produk (product knowledge) perbankan antara lain giro, tabungan, deposito, kredit, transaksi internasional (ekspor, impor, bank garansi, remitansi), treasury, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit.

Pelatihan itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. Kelima, memberikan perlindungan kerja.Bank nasional wajib pula memberikan perlindungan kerja yang meliputi kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik. Ringkas tutur, bank nasional hendaknya tidak meremehkan status tenaga kerja alih daya. Bahkan, bank nasional seharusnya juga memberikan tunjangan hari raya (THR) dan bonus tahunan.

Bukankah mereka selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mencetak laba tinggi? Keenam, mengatur tenaga kerja profesional.Bukan hanya itu. Kini ada kecenderungan bank nasional merekrut tenaga kerja profesional (pro hire) untuk posisi tertentu. Mengingat dianggap lebih profesional,mereka diperlakukan istimewa. Misalnya, mereka diberikan gaji lebih besar daripada posisi yang sama yang dipangku tenaga kerja biasa. Ini menimbulkan efek kecemburuan sosial dan iklim lingkungan kerja yang kurang sedap.

Maka, BI patut mempertimbangkan untuk mengatur rekrutmen tenaga kerja profesional ini. Dengan mengambil aneka sikap tersebut, tenaga kerja alih daya akan lebih kompeten untuk memberikan kontribusi kepada bank nasional.Alhasil, bank nasional kian mampu melakukan bisnis inti yakni mengucurkan kredit lebih deras. Untuk apa? Untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih subur daripada 6,5% pada 2012 sehingga mampu mencetak kesempatan kerja yang lebih luas.

JAKARTA – Realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 jauh di bawah target pemerintah.Defisit anggaran hanya 1,27% dari target yang ditetapkan sebesar 1,7%.

Rendahnya realisasi defisit anggaran ini disebabkan realisasi penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Realisasi penyerapan anggaran belanja negara hanya sebesar Rp1.289,6 triliun atau 97,6% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.320,8 triliun. Hal ini berbanding terbalikdenganrealisasipenerimaan negara yang jauh di atas pagu anggaran.Realisasi penerimaan negara mencapai Rp1.999,5 triiun atau 102,5% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.169,9 triliun.

Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya A Prasetyantoko menilai, rendahnya realisasi defisit tidak mengherankan jika melihat proses pencairan anggaran yang rendah mulai triwulan I-III. “Kemampuan birokrasi untuk merealisasikan anggaran masih kurang maksimal karena adanya aturanaturan birokrasi yang menghambat,” ungkap Prasetyantoko di Jakarta,kemarin.

Dia mencontohkan, salah satu yang menjadi faktor penghambat realisasi anggaran adalah proses pengadaan (procurement) barang dan jasa yang rumit sehingga membuat proses pencairan anggaran tertunda. Dia menyarankan agar prosedur pengadaan barang diperbaiki di tahun ini. Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menambahkan, jika penyerapan anggaran rendah dan target defisit anggaran yang terus meleset dari perkiraan,ada potensi pertumbuhan ekonomi yang berkurang.

Menurut dia, anggaran negara menjadi salah satu stimulus yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi.Jika peran APBN tidak maksimal, laju pertumbuhan juga kurang maksimal. Lebih lanjut Latif menyebutkan, jika penyerapan anggaran maksimal dan defisit bisa sesuai target, peluang pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih tinggi dari 6,5% sangat terbuka. “Karena masalah lambatnya penyerapan anggaran, pertumbuhan ekonomi riil selalu menjauh dari tingkat ekonomi potensialnya,” tegasnya.

Rendahnya defisit anggaran otomatis mendorong saldo anggaran lebih (SAL) semakin membesar. Rencananya, pemerintah akan mengalokasikan sisa anggaran ini ke belanja infrastruktur. Prasetyantoko pun menilai rencana alokasi SAL untuk kebutuhan infrastruktur cukup baik.“Sebab, kita masih butuh banyak dana untuk pembangunan infrastruktur,” tambah Prasetyantoko. Terlebih, belanja infrastruktur bisa menjadi stimulus dari pemerintah kepada masyarakat sehingga bisa memperluas lapangan kerja.

JAKARTA – Pemerintah akan melakukan pembinaan menyeluruh terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif guna meningkatkan nilai tambah di sektor tersebut. Salah satu fokusnya adalah mengoptimalkan potensi ekonomi digital yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan terus naik dari 7,3% pada 2010 menjadi 8% pada 2014.Tahun lalu ekonomi kreatif diperkirakan menyumbang 7,5% terhadap PDB dan tahun ini diprediksi sama. “Dari 14 subsektor ekonomi kreatif, dua terbesar adalah fashion dan kerajinan.

Lainnya masih kecil,tapi pertumbuhan tetap tinggi,” ujar Mari dalam lokakarya pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta kemarin. Menurut Mari, penduduk usia produktif di Indonesia yang mencakup hampir separuh jumlah populasi merupakan pasar sekaligus pelaku usaha ekonomi kreatif yang potensial.

Namun diakui, masih terdapat hambatan di antaranya belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya kreatif, kurangnya apresiasi, terbatasnya ketersediaan bahan baku, dan pembiayaan.Keterbatasan ruang publik juga menjadi kendala bagi sektor seni pertunjukan.“Kami akan minta kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kembali alun-alun dan membenahinya supaya menjadi tempat publik yang lebih baik,”tuturnya.

Mari menambahkan, tujuan ekonomi kreatif adalah meningkatkan kualitas hidup, toleransi, dan penciptaan nilai tambah. Untuk itu, pihaknya akan bersinergi dengan kementerian terkait dan menciptakan zona-zona kreatif di kawasan tertentu, semisal di lokasi wisata. Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Perencanaan dan Program Cokorda Istri Dewi mengungkapkan, ekonomi kreatif sudah dikenal cukup lama namun belum menjadi prioritas pengembangan dan pembinaannya pun belum sistematis.

Dengan dinaikkannya ekonomi kreatif pada level kementerian, Kemenparekraf akan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif secara holistis. Alasannya, masih banyak pelaku usaha seperti desainer grafis yang belum terbina.“Kita akan bergerak di hilirnya,antara lain melakukan pembinaan pelaku usaha ekonomi kreatif, membantu pemasaran, memfasilitasi dan membangun jejaring dengan dunia internasional,” tandasnya.

Menurut Dewi, ekonomi kreatif di Indonesia dibedakan atas dua kelompok besar yaitu yang berbasis seni dan budaya serta yang memanfaatkan iptek untuk membuat kontenkonten bernilai tambah. Terkait iptek, perkembangan teknologi utamanya internet adalah peluang ekonomi besar yang harus diraup.

“Perubahan dinamika lingkungan usaha ini harus diantisipasi. Ini kue yang besar untuk diambil manfaat ekonominya. Misalnya, produk-produk berbasis konten digital,kami lihat banyak pelaku yang sudah melayani pasar-pasar di luar negeri,” ucapnya. Kasubdit Standar dan Audit Perangkat Lunak Kementerian Komunikasi dan Informatika Muhammad Neil El Himam menegaskan, saat ini dunia sudah masuk ke era ekonomi digital.

Bahkan, pemerintah Australia sudah berpandangan jauh ke depan dengan menempatkan ekonomi digital di level kementerian, yakni ABCD (Australian Broadband Communications and Digital Economy). “Potensi digital ekonomi ini entry barrier-nya kan rendah, yang terpenting adalah butuh kreativitas. Padahal, sumber daya manusia Indonesia juga luar biasa kreativitasnya,” tegasnya.

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tetap optimistis industri kelapa sawit nasional tahun ini akan tumbuh meski dibayangi krisis ekonomi di negaranegara tujuan ekspor.

Ketua Bidang Pemasaran Gapki Susanto memperkirakan, ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya bisa mencapai 17,5–18 juta ton pada tahun ini. Dia menjelaskan,ekspor tahun lalu diperkirakan mencapai 16,5 juta ton.Jumlah itu mengalami kenaikan dari 2010 yang mencapai 15,65 juta ton.

“Komposisi ekspor CPO dan produk turunan ada perubahan signifikan. Produk turunan lebih banyak kita ekspor tahun lalu. Perbandingannya, ekspor CPO dan turunannya tahun lalu 56% dan 44%.Tahun ini 48% dan 52%. Itu terjadi terutama setelah penerapan bea keluar,” kata Susanto di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan,krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa berpotensi menurunkan kinerja ekspor CPO dan produk turunannya ke dua wilayah itu.

Ekspor CPO ke Eropa pada tahun lalu 3,5 juta ton,dan diperkirakan stagnan pada tahun ini di angka 3,5–3,6 juta ton.Sedangkan, ekspor ke AS diperkirakan tidak akan meningkat menjadi 80.000–100.000 ton dari 70.000–80.000 ton pada 2011. “Ekspor ke Eropa tahun ini kami perkirakan akan stagnan tapi tidak akan menurun,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap ekspor ke sejumlah negara lain bisa meningkat pada tahun ini. Dia mencontohkan, ekspor ke Pakistan diperkirakan bisa mencapai 800.000 ton. Jumlah itu naik dari realisasi tahun lalu yang sekitar 120.000–130.000 ton. Pelaksanaan perjanjian kerja sama bidang tertentu (preferential trade agreement/ PTA) antara Indonesia dengan Pakistan diharapkan bisa mengatasi semua masalah perdagangan antara kedua negara dan juga membuka pasar.“Tahun 2007 lalu ekspor ke Pakistan sempat tembus 1 juta ton,” ungkapnya.

Kendala

Sementara, Sekjen Gapki Joko Supriyono menjelaskan, produksi CPO pada tahun ini diperkirakan bisa mencapai 25 juta ton, atau mengalami peningkatan dari tahun lalu yang sebesar 23,5 juta ton. Selain itu, hargaCPObisamenyentuhlevel USD1.000–1.200 per ton. Kinerja industri sawit nasional pada 2011 sangat menggembirakan. “Secara market global,demand masih tinggi.

Mudah-mudahan di 2012 kenaikan itu masih bisa kita nikmati,”kata Joko. Untuk itu, lanjut dia,pemerintah bisa membantu para pelaku usaha sawit nasional untuk mengatasi sejumlah kendala. Dia menyebutkan, kendala yang pertama adalah ketidakpastian hukum untuk pengembangan kelapa sawit. Alasannya, kata Joko, investasi industri sawit sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum.

Hal itu mengingat nilai investasi di sektor ini sangat besar. Dia mencontohkan masalah tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang tak kunjung selesai selama tiga tahun terakhir. “Ini main problem (masalah utama). Kami berharap pada 2012 ini hal menyangkut tata ruang, khususnya moratorium, kalau perlu ada revisi atau penambahan peraturan,”ujarnya.

Kendala lain yakni penyelesaian masalah infrastruktur yang hingga saat ini belum ada kemajuan sama sekali. Ditambah lagi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga belum menunjukkan hasil.“ Terutama wilayah Indonesia timur. Begitu tertekannya harga sawit di wilayah timur karena tidak adanya infrastruktur,” kata Joko.

Masalah perpajakan yakni pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk primer tandan buah segar (TBS) untuk perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi. PPN TBS selama ini dibebaskan sehingga pajak masukan atas barang-barang faktor produksi tidak bisa dikreditkan dan menjadi biaya. Hal ini menimbulkan pajak berganda pada perusahaan yang terintegrasi. Selain itu, masalah konflik di Mesuji juga dikhawatirkan akan terus terjadi pada tahun ini.

“Seolah-olah, ini kasus sawit. Padahal kasus konflik lahan.Tidak hanya di sawit,tapi di sektor lain seperti properti juga terjadi,”paparnya. Joko mengatakan, keberadaan sawit Indonesia akan semakin disorot sebagai produsen terbesar. “Lalu dikaitkan dengan kerusakan hutan, emisi, dan orang utan. Itu akan jadi topik isu yang dieskalasi pada 2012,” ujarnya.

Dia menambahkan, isu perubahan iklim juga akan meramaikan industri sawit nasional pada tahun ini. Joko juga meminta agar pemerintah bisa lebih serius dalam menanggapi implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai regulasi guna menjamin proses produksi sawit yang berkelanjutan.

“Kita harap, implementasi ISPO segera jadi kenyataan tahun ini.Anggota Gapki terus siapkan diri berkaitan dengan ISPO. Market masih menjanjikan, potensi untuk berkembang tetap ada. Kita bisa mengurangi hambatan dan menghadapi tantangan, ”tandasnya.